Kabar24,com, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo meminta Pemprov Jatim membantu kabupaten/kota di wilayahnya menyerap anggaran agar ekonomi daerah terpacu.
Siaran pers Biro Humas Pemprov Jatim menyebutkan permintaan itu disampaikan Kepala Negara di tengah teleconference dengan Gubernur Jatim Soekarwo, Jumat (8/1/2016). Adapun penyerapan anggaran Pemprov Jatim 94,79% dari pagu belanja daerah Rp23,72 triliun dalam APBD 2015.
“Tolong kabupaten/kota di Jatim juga dikawal dan didampingi agar serapan anggarannya bisa sama atau di atas Provinsi Jatim karena tahun ini membutuhkan percepatan agar uang yang beredar semakin banyak di daerah," ujar Presiden.
Soekarwo mengatakan Pemprov setiap tanggal 10 mengontrol realisasi anggaran, mencakup penerimaan dan belanja.
Dia pun melaporkan 194 dari 913 bendungan di Jatim perlu dibenahi. Pembangunan jalan lintas selatan juga telah mencakup 553 km dari 673 km yang akan dikerjakan.
"Mohon bantuan untuk pembiayaan pembelian tanah sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan,” ungkapnya.
Adapun rumah tidak layak huni di Jatim mencapai 234.000 unit, tetapi yang sudah dikerjakan hanya 101.000 unit. Soekarwo berharap sisanya dibangun bersama dengan Kementerian PU dan PR.
Selain dengan Pemprov Jatim, teleconference juga dilakukan dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sumatra Utara, dan Pemprov Papua. Dalam teleconference itu, kelima provinsi menandatangani kontrak kegiatan Kementerian PU dan PR senilai total Rp8,8 triliun. Kontrak akan ditambah akhir Januari sebanyak 1.026 paket dengan nilai Rp25 triliun.
Paket kontrak yang ditandatangani di Balai Besar Kementerian PU Surabaya untuk Provinsi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sebanyak 138 kontrak senilai Rp2,05 triliun. Rinciannya, paket di atas Rp50 miliar sebanyak 17 paket dan di bawah Rp50 miliar sebanyak 121 paket.
“Dengan ditandatangani kontrak kegiatan hari ini, diharapkan penyerapan akhir Januari mencapai 5%-6%. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya 5%-6% diserap pada Mei atau Juni,” ujar Jokowi.
Presiden meminta kontraktor proyek menyerap banyak tenaga kerja tanpa melupakan teknologi dan alat berat. Dia juga mewanti-wanti agar pelaksanaan paket kontrak kerja mengggunakan kontraktor lokal.
