Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2016 dinilai sebagai tahun pengujian bagi soliditas Koalisi Merah Putih (KMP), setelah pada tahun lalu sejumlah partai politik anggota KMP menyatakan dukungannya untuk pemerintah alias Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Partai Amanat Nasional (PAN) telah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP.
Sementara itu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus persidangan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara bulat mendukung koalisi pemerintah.
Adapun yang bertahan digaris KMP hanya Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Nasib dua partai terakhir masih digantung oleh pemerintah yakni di Kementerian Hukum dan HAM.
"Maka, tahun 2016 ini adalah tahun ujian besar bagi KMP. Setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR koalisi masih bertahan, tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukkan gejala melemah," kata Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).
Dia menjelaskan, publik harus terus diyakinkan mengenai eksistensi KMP. Masyarakat harus terus ditanamkan keyakinan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah keniscayaan di alam demokrasi.
Jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan, kata dia, akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya.
Oleh sebab itu, imbuhnya, ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar yang mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan dalam tubuh organisasi negara.
"Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi," sambungnya.
Menurutnya, tidak akan ada demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan kelompok KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif.
Jika parlemen dibiarkan lemah, hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran. Memang, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan ketua DPR justru terjungkal.
Fahri meminta agar tahun ini menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.
"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif," ujarnya.
