Bisnis.com, JAKARTA – Forum Pemimpin Redaksi atau Forum Pemred mengeluarkan pernyataan akhir tahun yang berisi evaluasi atas perkembangan politik dan pemerintahan.
Dalam catatan yang diberi judul Menuju Penguatan Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi itu, Forum Pemimpin Redaksi menilai penguatan demokrasi dan ekonomi yang diharapkan dimulai sejak 2015 ternyata belum mewujud.
Melalui ketuanya Suryopratomo, forum tersebut juga menyampaikan kritik pedasnya kepada Presiden yang sejauh ini dianggap sebagai petugas partai sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya.
Selain mengkritik lembaga kepresidenan, Forum Pemred menyampaikan sejumlah evaluasi dan catatan yang terkait dengan parlemen, kegaduhan politik, koordinasi pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan sebagainya.
Berikut ini penyataan akhir tahun 2015 selengkapnya dari Forum Pemred.
Menuju Penguatan Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Penguatan demokrasi dan ekonomi yang kita harapkan dimulai pada tahun 2015, ternyata belum mewujud. Padahal sistem demokrasi dipilih pada saat reformasi 1998 karena merupakan sistem politik terbaik yang tersedia untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Terpilihnya Presiden baru dan terbentuknya pemerintahan baru tidak memperkuat sistem presidensiil yang telah kita sepakati. Presiden hanya dianggap sebagai petugas partai, sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya.
Masyarakat menangkap sinyal pelemahan kewibawaan Presiden lewat berbagai kegaduhan yang terjadi sepanjang 2015, yang justru muncul dari kalangan pemerintahan. Presiden juga mendapatkan masalah justru dari partai pendukungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Di sisi parlemen, wibawa jatuh ke titik nadir dengan skandal yang melibatkan tak kurang dari pimpinan lembaga tinggi negara itu. Nilai kepantasan dan kepatutan tidak menjadi tabiat dari para politisi negeri ini.
Dalam sistem demokrasi memang terbuka untuk bisa dilakukannya checks and balances. Namun pengawasan itu hendaknya ditujukan kepada penguatan sistem demokrasi, bukan malah sebaliknya.
Filosof politik asal Perancis, Alexis de Tocqueville sejak awal mengingatkan bahwa: "Kekuatan demokrasi tidak akan punah oleh ketiadaan kekuasaan atau pun sumber daya, tetapi akan runtuh karena salah arah kekuasaan dan salah guna sumber daya."
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia berpendapat bahwa menjadi kewajiban dari Presiden untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan membangun pijakan ekonomi yang kuat bagi Indonesia memasuki tahun berikutnya. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden harus membangun komunikasi untuk membawa seluruh warga bangsa bergerak ke tujuan yang sama yakni menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tantangan di tahun 2016 kian berat, karena itu Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menyampaikan sejumlah catatan akhir tahun, sebagai berikut:
1. Semua komponen bangsa harus teguh dengan komitmennya menegakkan dan menjalankan demokrasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden sebagai Kepala Negara wajib hadir dan membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik bagi setiap persoalan terkait kepentingan rakyat. Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama membangun Indonesia yang lebih baik.
2. Hentikan kegaduhan politik yang bisa berimbas kepada turunnya kepercayaan publik dan mengganggu penguatan ekonomi di tengah ketidakpastian situasi global. Presiden perlu secara tegas mengendalikan silang-sengketa yang dipertontonkan kepada publik oleh jajarannya.
3. Pemimpin politik di parlemen diharapkan tidak berkutat pada kepentingan politik sesaat, dangkal, dan hanya memikirkan diri serta kelompoknya dalam melakukan tugas pengawasan. DPR perlu berkonsentrasi kepada tugas melaksanakan pembahasan Undang-Undang yang penting bagi publik. Penyusunan anggaran negara dilakukan dengan mengutamakan prioritas mendesak bagi rakyat banyak.
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan di lingkungan pemerintahan maupun antarlembaga negara. Pencapaian setiap lembaga disampaikan secara transparan dan cepat ke publik, sedangkan kritik dan saran dari publik perlu ditanggapi secara serius sebagai bagian dari kesetaraan komunikasi di alam demokrasi.
5. Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas semua lembaga negara dan menjadi titik penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan proses ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diharapkan bekerja lebih transparan dan adil dalam menegakkan hukum. Perlu ada terobosan untuk memastikan proses dan kemajuan penanganan kasus bisa diakses publik.
6. Pemerintah, dipimpin oleh Presiden lebih serius menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian publik.
7. Untuk menghadapi tantangan global yang semakin terbuka, kita harus tetap kukuh kepada nilai-nilai kehidupan yang mendasarkan kepada kejujuran, kebenaran, kepatutan, dan kepantasan sebagai kekuatan dari bangsa ini.
8. Kita harus terus berupaya memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja, wirausaha, dan perusahaan nasional terus dapat dijalankan secara komprehensif, terprogram, dan berkelanjutan. Transformasi struktural merupakan keniscayaan demi terbangunnya perekonomian nasional yang lebih kokoh.
Kita berharap pada tahun 2016, kita bisa mengimplementasikan seluruh rencana kerja secara efektif, efisien dan berhasil guna bagi rakyat.
