Bisnis.com, KUALALUMPUR – Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menyebutkan bahwa realisasi bergabungnya Indonesia dengan Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership akan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.
Saat ini 12 anggota TPP pun masih dalam proses ratifikasi melalui parlemennya masing-masing. Selain itu, dengan baru dikeluarkannya teks TPP setebal 6.000 halaman, maka diperlukan waktu antara 6 – 12 bulan untuk mengkaji dan mempelajarinya teks tersebut.
“Sekarang kita mesti kerjakan PR kita. Mempelajari dan mengkaji; apa pro dan apa con, planning dan perencanaan, apa saja yang mesti kita ubah. Undang-undang mungkin mesti kita ubah,” kata Thomas di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11/2015)
Adapun, Indonesia bukan menjadi negara satu-satunya yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam TPP. Dalam pertemuan KTT Apec pada Kamis (19/11) lalu, Filipina dan Korea Selatan juga menyatakan niat yang sama untuk ikut bergabung dalam kemitraan tersebut.
Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah mereaktifasi proses perundingan trade agreement dengan Uni Eropa. Proses tersebut sempat terhenti saat Indonesia memasuki siklus politiknya pada tahun lalu, meski sebenarnya perundingan kerja sama dengan Uni Eropa sudah mulai berlangsung pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa dianggap sangat penting menimbang jumlah populasi kawasan yang mencapai 400 juta penduduk serta perekonomian yang mencapai US$19 triliun per tahun.
Di samping itu, Uni Eropa merupakan salah satu destinasi ekspor yang penting buat Indonesia. Setiap tahun Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$7 miliar – US$10 miliar dari perdagangan dengan Uni Eropa.
“Ini sesuatu yang mau kita bina dan mau genjot lagi agar bisa lebih lagi dengan uni eropa. Karena hubungan perdagangannya sangat menguntungkan untuk Indonesia.”
