Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan bahwa selama ini pengelolaan penanganan urusan TKI sifatnya masih lebih kepada post-faktum daripada pre-faktum.
Artinya upaya prefentif mencegah kasus itu belum optimal dan tidak utuh di awal, baru setelah ada kejadian atau kasus TKI lalu kemudian pemerintah tergagap-gagap menyiapkan berbagai macam argumentasi kepada publik.
"Jika ada kasus yang menimpa TKI, maka saat ini masing-masing instansi pemerintah yang menangani TKI menyampaikan sudah melakukan ini dan itu sesuai tupoksi nya masing-masing, jadi semua tidak ada yang tertuduh," katanya dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2015).
Menurutnya, dibutuhkan saling tukar pengalaman dan informasi melalui kegiatan workshop bersama atau internship antar kementerian sehingga penanganan masalah TKI bisa dihadapi secara bersama-sama.
"Ini penting supaya yang dihulu bisa memahami apa kesulitan yang di hilir, dan yang dihilir juga bisa memahami problem yang di hulu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
