Kabar24.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membutuhkan sosok direksi yang lincah dilapangan dan memahami maindset asuransi untuk memastikan eksistensi lembaga ini kedepan.
Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan yang juga Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Angggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan badan membutuhkan direksi yang benar-benar bekerja baik secara fisik maupun filosofis.
"[Direksi baru] harus mengerti lapangan karena terkait dengan kualitas pelayanan. Dia harus tahu keinginan masyarakat," kata Mardiasmo di Jakarta, seperti yang dilansir Bisnis Indonesia Kamis, (5/11/2015).
Mardiasmo juga menekankan direksi baru, terutama direktur utama tidak hanya mengerti teknis kesehatan akan tetapi harus memahami tentang pengelolaan keuangan. Terutama dengan perhitungan aktuaria serta memahami maindset menjalankan asuransi.
" [Direksi baru harus berperan dalam] Bagaimana kita membuat sistem yang betul-betul bisa menjamin kesehatan, tapi tidak membebankan keuangan negara saja," katanya.
Dia mengatakan panitia akan mencari sosok yang dapat berperan menjembatani sinergi dan pengoptimalan seluruh lini masyarakat. Baik melalui menggandeng pemerintah daerah, optimalisasi APBN, swasta serta badan usaha milik negara.
Abdul Wahab Bangkona, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja yang juga Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengatakan sesuai amanat Undang-undang 24/2011 pengelola BPJS yang baru harus sudah terbentuk paling lambat pada 1 Januari 2016.
"Kami mengharapkan di sisa waktu, semua planing bisa ontime," katanya.
Panitia seleksi menyatakan terdapat 12 tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada kesimpulan nama dan diserahkan pada presiden. Di dalam tahapan ini untuk posisi dewan pengawas juga harus mendapatkan persetujuan DPR. Panitia akan mengumumkan seluruh berkas dan persyaratan pada Jumat (6/11) mendatang.
Hasbullah Thabrany, pakar jaminan sosial mengatakan sistem SJSN sudah baik. Ini terbukti dengan beberapa kali uji materi di Mahkamah Konstitusi aturan ini tetap dipertahankan. Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah direksi yang mampu membawa badan menjadi lebih baik.
"Ibarat mobil, [BPJS telah] didesain yang terbagus, tapi supirnya tidak bagus jadinya berantakan," katanya.
Hasbullah mengatakan direksi harus berani menerobos aturan yang selama ini mengekang diterbitkan oleh pemerintah. Dia mencotohkan untuk kesehatan maka harus ada pernyataan yang lugas bahwa tarif harus layak agar program tetap berkelanjutan sementara untuk ketenagakerjaan konsep Jaminan Hari Tua harus dikembalikan pada filosofinya.
