Kabar24.com, MEDAN--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung industri perbankan penyaluran kredit properti di Sumatra Utara (Sumut) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kepala Regional 5 OJK Ahmad Soekro Tramono mengatakan mengatakan pertumbuhan laju kredit properti di Sumut tidak mengalami kontraksi. Dia mengatakan segmen yang dominan tumbuh di Sumut adalah rumah-rumah segmen kecil.
"Kami akan dukung perbankan untuk salurkan kredit properti, hanya saja agar lebih selektif," ungkapnya baru-baru ini.
Dari sisi penyaluran kredit industri perbankan di Sumut, kata Soekro, pertumbuhan kredit hingga akhir tahun bakal tumbuh sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) yakni pada kisaran 11%-13%.
Hingga Agustus 2015, total kredit perbankan di Sumut mencapai Rp175,63 triliun, tumbuh 12,3% secara year on year dari posisi Rp156,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Pemimpin Bisnis Wilayah Sumut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Wahyu Widiono mengatakan penyaluran kredit di Sumut saat ini lebih mengarah pada kredit pemilikan rumah (KPR) fix income. "Saat ini, KPR lebih fokus kepada fix income," katanya.
Wahyu mengatakan bahwa penyaluran kredit perbankan saat ini juga mencatatkan perlambatan, khusunya untuk sektor komoditas.
Akhir-akhir ini, katanya, kondisi sawit dan karet mulai mencatatkan pembaikan sehingga harga per tandan buah segar membaik sehingga hal tersebut kembali membuat bisnis mulai bergairah. Untuk kredit mikro, katanya, perseroan cukup intens dalam menyasar debitur mikro, terutama guna menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat.
Pada kesempatan terpisah, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Utara (Sumut) Umar Husin mengatakan bahwa bisnis properti di Sumut mengalami perlambatan sekitar 25%--30% hingga akhir tahun, terutama pada pembangunan rumah menengah dan mewah.
Umar mengatakan segmen yang saat ini sedang digenjot adalah rumah sejahtera tapak. Adapun total rumah yang telah dibangun sampai Oktober 2015 telah mencapai 5.000 unit untuk masyarkarat berpenghasilan rendah.
Adapun daerah yang menjadi sasaran pembangunan rumah sejahtera tapak adalah Deliserdang, Binjai, Rantau Prapat dan juga Nias. Umar juga tak menampik bahwa pembangunan rumah tersebut dilakukan di 32 kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan RST tersebut tidak dilakukan di Kota Medan karena ada peraturan yang dirilis kementerian pada tahun silam yang menegaskan bahwa pada kota-kota tertentu, khususnya yang mencatatkan harga tanah mahal maka pembangunan rumah harus vertikal.
Umar menyebutkan, 65% anggota REI Sumut saat ini menggarap RST. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan Sumut mampu menyediakan total 16.305 rumah subsidi sejahtera tapak.
Dia menuturkan beberapa kebijakan pendukung menjadikan RST sangat diminati dan berpotensi menjadi pendongkrak utama pertumbuhan properti di Sumut. Beberapa di antaranya yakni penurunan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 7,25% menjadi 5%, PPh 1% dan penghapusan PPn.
