Bisnis.com, JAKARTA - Juru bicara Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang hukum mengalami penuh tantangan terutama dalam penegakan dan pembangunan hukum.
"Tantangan tersebut terutama pada semester pertama pemerintahan yang terjadi akibat konflik terbuka KPK-Polri," katanya, Selasa (20/10/2015).
Dia mengatakan meskipun pada akhirnya konflik ini mereda setelah terjadinya reposisi-reposisi pada KPK maupun Polri, dampaknya masih terasa hingga saat ini.
Menurutnya, selain persolan konflik kelembagaan penegak hukum, di bidang pembangunan hukum juga belum mencapai prestasi yang memuaskan.
"Kalau soal pembangunan hukum, bukan semata kelambanan pemerintah, tetapi juga kinerja legislasi DPR yang belum mencapai performa seperti harapan masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar Presiden Jokowi lebih sering mengkoordinasikan persoalan penegakkan hukum melalui pertemuan dengan pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Kapolri, Kabareskrim, dan Jampidsus.
Koordinasi antarlembaga penegak hukum itu menurut dia diperlukan dan urgen dilakukan untuk membangun kesepahaman bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Presiden perlu lebih sering mengkoordinasikan soal penegakkan hukum melalui pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
