Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Forum Pajak Berkeadilan Tolak RUU Pengampunan Pajak

Forum Pajak Berkeadilan (FPB) menolak rencana penerapan sistem pengampunan pajak karena akan memperpanjang kejahatan keuangan
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 17 Oktober 2015  |  08:29 WIB
Forum Pajak Berkeadilan Tolak RUU Pengampunan Pajak
Ilustrasi
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA -- Forum Pajak Berkeadilan (FPB) menolak rencana penerapan sistem pengampunan pajak karena akan memperpanjang kejahatan keuangan.

Koordinator FPB AH Maftuchan mengungkapkan, dugaan praktik kejahatan perpajakan oleh perusahaan seringkali masih terjadi.

Menurutnya, aliran dana ilegal di sejumlah sektor bisnis, di antaranya adalah pertambangan, merupakan sinyal bahwa indikasi kejahatan keuangan dan perpajakan masih terjadi.

"Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, sangat tidak adil jika mereka diberikan pengampunan," kata Maftuchan dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2015).

Dia mengungkapkan, RUU Pengampunan Pajak tidak mencerminkan keadilan, terutama dengan para pembayar pajak lainnya yang taat dengan aturan hukum. FPB menyatakan RUU tersebut juga menunjukkan pemerintah menyerah dengan adanya praktik kejahatan tersebut.

Maftuchan menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak, yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT).

FPB juga mengusulkan pemerintah membentuk Satuan Tugas Anti Aliran Uang Ilegal terkait dengan dugaan kejahatan tersebut. Dia memaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri memiliki banyak temuan tentang perusahaan pertambangan yang tak patuh dalam pembayaran pajak.

"Jangan ampuni perusahaan tambang pelaku kejahatan perpajakan," katanya. 

 DPR saat ini tengah menggodok RUU Pengampunan Pajak yang salah satunya bertujuan untuk mengembalikan uang-uang yang selama ini disimpan di luar negeri. Dikhawatirkan, dana yang diduga terlibat dalam korupsi maupun pencucian uang juga tak akan diproses secara pidana sehingga penegakan hukum tak terjadi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top