Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk tidak mengalah dengan tekanan yang diberikan semua pihak kepada pemerintah.
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan instruksi langsung terkait penyanderaan dua orang warga negara Indonesia oleh kelompok sipil bersenjata.
Presiden meminta jajarannya untuk tidak mengalah terhadap tekanan yang diberikan kepada pemerintah.
“Instruksi Presiden, kami tidak pernah mau mengalah dengan tekanan-tekanan dari siapapun, termasuk kelompok separatis,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Luhut menuturkan saat ini Pemerintah Indonesia masih mnunggu langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Papua Nugini. Hingga kini, negara yang berbatasan dengan Papua tersebut masih kooperatif dengan memberikan seluruh informasi terkait kejadian tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia siap melakukan aksi yang diperlukan untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tetap dilaksanakan dengan koordinasi bersama Pemerintah Papua Nugini.
Dia juga memastikan aksi penyanderaan tersebut tidak terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi murni sebagai aksi kriminal bersenjata.
Dia juga membantah dua warga negara Indonesia yang disandera adalah anggota intelijen yang mengawasi pergerakan OPM.
“Berdasarkan laporan terakhir, [pelaku penyanderaan] pernah masuk ke dalam DPO [Daftar Pencarian Orang] di Timika,” ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebelumnya mengatakan Pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkan permintaan untuk menukar sandera dengan narapidana kasus narkoba.
Sekadar diketahui, kelompok sipil bersenjata menyandera Sudirman dan Badar yang bekerja sebagai penebang kayu. Penyanderaan dilakukan di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Aksi tersebut dilakukan setelah kelompok tersebut terlibat dalam penyerangan dan penembakan warga.
