Kabar24.com, JAKARTA — Pimpinan DPR meminta kepada seluruh aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum yang bebas dari kesan kriminalisasi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah secara tegas meminta hal tersebut agar dilaksanakan setelah ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan hal itu.
“Saat rapat dengan Presiden Joko widodo di Istana Bogor, muncul soal proses penegakan hukum yang dianggap sarat dengan kesan kriminalisasi,” kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (21/8/2015).
Dari pembicaraan tersebut, jelasnya, DPR akan menindaklanjuti dengan memanggil seluruh aparat penegak hukum untuk membicarakan soal keluhan itu.
“Itu tema besar kita, perlu bicara instansi lain apa sebetulnya yang terjadi di lapanagan hingga ada respons langsung dari presiden,” ujar Fahri.
Menurutnya, perlu dilakukan klarifikasi case per case dalam menangani kasus kriminalisasi itu.
“Kami percaya bahwa Kejaksaan Agung dan Kepolisian sudah dengan benar memakai hukum acara. Namun ini merupakan concern nasional. Jadi kami harus tindak lanjuti,” ujarnya.
