Bisnis.com, BANDUNG—High Level Meeting Forum West Java Incorporated (WJI) menetapkan koordinator di tiga bidang WJI sebagai leader dalam melakukan koordinasi. Selama ini posisi kepala bidang belum jelas sehingga forum pengembangan ekonomi daerah tersebut belum berjalan optimal.
Secara legalitas, mulai dari pembagian bidang serta anggotanya, struktur WJI, hingga pengejawantahan forum pengembangan ekonomi daerah ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No.76/2014 dan Keputusan Gubernur Jabar No.503/Kep.1589-Perek/2014.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar yang juga Anggota Dewan Pembina WJI Rosmaya Hadi memandang WJI belum bergerak secara optimal karena tidak adanya koordinator bidang dalam WJI yang terdiri dari bidang investasi, bidang industri, perdagangan, dan pariwisata, serta bidang keuangan dan pembiayaan.
“Tugas kami sebagai dewan pembina yaitu mendorong agar WJI dapat bisa lebih optimal. Nanti secara teknis ke depannya akan langsung dikoordinasikan oleh ketua yang dipegang oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jabar, sesuai SK [Pergub dan Kepgub],” kata Rosmaya.
Adapun pengisi posisi kepala bidang, yaitu Kepala Biro Investasi dan BUMD Jabar sebagai kepala bidang Investasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar sebagai kepala bidang industri, perdagangan, dan pariwisata, serta Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jabar sebagai kepala bidang pembiayaan.
“Sesuai roadmap, tahun 2015 ini adalah masanya penguatan kelembagaan, optimalisasi tools WJI seperti website WJI, serta integrasi program kerja. Kami optimistis beberapa bulan ini sebelum akhir tahun, semuanya bisa terkejar,” tuturnya.
Sesuai Pergub Jabar No.76/2014, ditegaskan maksud pembentukan WJI adalah menyinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Jabar di antara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha.
Adapun tujuan dari pembentukan forum WJI adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing pelaku ekonomi.
“Fungsi dari WJI ini sebetulnya sudah berjalan melalui dinas-dinas, BPMPT, dan stakeholder lain. Hanya belum terintegrasikan saja,” sebut Rosmaya.
