Bisnis.com, PADANG--Dua hari setelah dilantik, Pejabat (Pj) Gubernur Sumatra Barat Reydonnyzar Moenek langsung akan memimpin upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Senin (17/8/2015).
Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar Mardi mengatakan pelaksanaan upacara memperingati hari kemerdekaan di kantor gubernur Sumbar langsung dipimpin oleh pejabat gubernur.Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Irwan Prayitno dan Muslim Kasim sudah berakhir per 15 Agustus 2015.
Pejabat sementara Reydonnyzar Moenek sudah dilantik Mendagri dan akan memimpin upacara, katanya, Minggu (16/8/2015).
Dia mengatakan pejabat gubernur akan menjalankan pemerintahan sampai terpilih gubernur baru dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.Sebelumnya, Moenek yang menjabat Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dilantik pada Sabtu, 15 Agustus 2015 di Sasana Bakti Praja oleh Mendagri Tjahyo Kumolo untuk mengisi jabatan Gubernur Sumbar.
Tjahjo meminta Pj Gubernur Sumbar melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan di daerah itu, memastikan roda pemerintahan berjalan baik sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.Selain itu, Pj gubernur juga diminta memastikan pilkada serentak berjalan aman, dan menjamin mampu berlaku adil dan netral terhadap pasangan calon yang akan bertarung di pilkada.
Sumbar memiliki potensi pembangunan yang baik, ada pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sumber daya alam, ujar Tjahjo. Selain itu, Mardi menyebutkan 13 kabupaten/kota di Sumbar akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Untuk Pj kepala daerah sudah 3 daerah yang disetujui dan telah dilantik. Yakni Devi Kurnia sebagai Pj Bupati Solok, Syafrizal Ucok sebagai Pj Bupati Dharmasraya, dan Abdul Gaffar sebagai Pj Wali Kota Bukittinggi.
Adapun, 3 daerah, yaitu Kota Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan tengah menunggu persetujuan Mendagri. Dalam minggu ini akan ditetapkan siapa Pj 3 daerah itu, ujar Mardi.Sedangkan 7 daerah lainnya, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok Selatan, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, dan Pasaman Barat masih menunggu penetapan pemerintah pusat.