Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SUAP SENGKETA PILKADA: Bupati Morotai Penyuap Akil Mochtar Dipanggil KPK

RS akan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana suap untuk penanganan sengketa pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 lalu kepada mantan Ketua MK, Akil Mochtar.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 13 Juli 2015  |  13:04 WIB
SUAP SENGKETA PILKADA: Bupati Morotai Penyuap Akil Mochtar Dipanggil KPK
Ilustrasi - Bisnis/Dwi Prasetya
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA-- Bupati Morotai, Maluku Utara periode 2011-2016, Rusli Sibua (RS) kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka KPK.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha RS akan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana suap untuk penanganan sengketa pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 lalu kepada mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

"RS diperiksa sebagai tersangka," tutur Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Sebelumnya, Rusli Sibua resmi menjadi tersangka di KPK pada Jumat 26 Juni lalu atas dugaan tindak pidana suap untuk penanganan pilkada Morotai.

Perkara yang menjerat Rusli Sibua adalah pengembangan dari perkara suap terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat sebagai ketua MK.

Tindakan suap yang dilakukan Rusli Sibua terhadap Akil Mochtar terungkap dalam dakwaan Akil yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 20 Februari 2014.

Sementara, Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.

Menurut JPU KPK, Akil menerima Rp 2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada di Morotai tersebut.

Kemudian akibat perbuatannya, Rusli dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

akil mochtar SUAP SENGKETA PILKADA
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top