Bisnis.com, JAKARTA -- “Lebih cepat, lebih bae,” ungkapan ini berupaya diterapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara konsisten dalam kebijakan pemerintah, meski kerap menimbulkan kontroversi. Dimulai dari beleid anti-kriminalisasi pejabat negara demi percepatan pembangunan infrastruktur, wacana reshuffle kabinet, hingga relasinya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui lebih dalam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk tentang kondisi terkini, Bisnis Indonesia mewawancarai Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/7). Berikut petikan wawancaranya:
Beberapa kalangan menilai Bapak dan Pak Jokowi berbeda pandangan soal beberapa kebijakan, salah satunya soal UU KPK?
Sebenarnya tidak berbeda. Sebetulnya sama pandangan kami, bagaimana mengakhiri masa menakutkan [bagi pelaksana proyek]. Bahwa saya menganggap perlu perubahan, beliau menganggap perlu perubahan dan sikap. KPK kan sudah 13 tahun, dimana UU yang lahir pada periode 1998-2003 itu isinya sama, bahwa semua aparat negara itu brengsek. Itu cara berpikir waktu itu karena masa reformasi kan. Semua dianggap korupsi, kolusi, nepotisme.
Kenapa semua UU ada komisinya? ada pendampingnya? Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial, Komisi Perempuan dan Anak, KPK. Karena [birokrasi] ini dianggap tidak dipercaya. Sekarang kan sudah 15 tahun, masak begitu terus. Jadi, ini kita sudah mulai berpikir kurangi komisi ini-itu, tapi bukan KPK. KPK harus fokus pada hal yang betul-betul besar.
Apakah itu bagian dari implementasi reformasi birokrasi?
Iya, lembaga kan sudah dikurangi 10, menyusul 40 lagi. Ada 145 lembaga yang melekat di bawah Presiden, bayangkan, itu karena tidak ada kepercayaan. Sekarang kita kembalikan ke kementerian saja. Kan semua sudah baik, sudah sadar.
Dulu, akibat keotoriteran [Orde Baru] jadi begini. Begitu kita tidak percaya pemerintah, harus civil society yang mendampingi. Apa harus terus begitu?
Di Asean, ada tiga negara dengan tradisi yang berbeda. Di Malaysia, senior yang menghujat junior. Mahathir mengkritik Najib, menangkap Anwar, mengkritik Abdullah Badhawi. Kalau Indonesa berbeda. Soekarno dihancurkan oleh rezim Orde Baru, kita turunkan lagi Pak Harto. Kalau Singapura, yang senior mengangkat yang junior. Lee Kuan Yew membina Goh Chok Tong, yang kemudian membina Lee Hsien Loong.
Nah, kita harus sama baiknya. Yang penting jangan seperti Filipina. Saya bilang ke Pak Jokowi, janganlah kita menghujat yang dulu. Okelah salah. Salah itu kan kebijakan yang dijalankan. Kalau masyarakat menilai, ya silakan masyarakat yang menilai, tapi jangan kita. Kami tidak mau mewariskan pemerintahan yang selalu menyalahkan masa lalu. Kalau ada kebijakan yang tidak tepat, kita ubah saja.
Harapan Bapak kepada masyarakat dan dunia usaha?
Tentu kami berharap dunia usaha menjalankan kegiatan, apa yang sudah direncanakan dengan baik. Bahwa kita mengalami masalah, iya, dan kami ingin mengatasi masalah itu, khususnya masalah yang menyangkut kekuatan dalam negeri. Kita negara besar yang punya potensi luar biasa karena itu peluang dunia usaha besar.
Wawancara Selengkapnya Simak di Sini
Baca juga:
Inilah Pendapat Jusuf Kalla Tentang Pilkada, KPK, dan Potensi Konflik
Beginilah Pandangan JK Soal Anggaran, Pajak, serta Suku Bunga
JK Bicara Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan, Energi, serta Proyek Listrik
Ini Pandangan JK Mengenai Kondisi Ekonomi dan Reshuffle Kabinet
Pewawancara: Lavinda, Sri Mas Sari, Ana Noviani, Aprilian Hermawan, Yosep Bayu Widagdo, Adhitya Noviardi & Arif Budisusilo.
