Kabar24.com, JAKARTA- PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) meskipun disebut-sebut terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli.
"Sebagaimana partai pemerintah tentu saja kami berikan dukungan (penunjukan Sutiyoso), sama sebagaimana presiden menunjuk Panglima TNI, Kapolri, kita menghormati keputusan presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis (25/6/2015) malam.
Hasto mengatakan PDIP meyakini Sutiyoso akan mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam peristiwa kelam Kuda Tuli yang berdampak langsung pada PDIP itu.
"Kami akan menggunakan momentum pembahasan dalam meningkatkan profesionalitas alat negara. Saya pikir Pak Sutiyoso akan memberikan penjelasan dan klarifikasi, karena PDIP sebagai partai yang memiliki sejarah terkait peristiwa 27 Juli kami akan meminta penjelasan," kata dia.
Dijumpai pada kesempatan berbeda, TNI Sutiyoso mengaku tidak mengkhawatirkan masalah Kerusuhan 27 Juli 1996 menghambatnya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara karena menurutnya para petinggi politik sudah mengerti persoalan itu, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Gampang lah jawabnya. Masalah itu sudah selesai. Banyak yang tidak tahu di bawah, di atas itu sudah tahu, lihat saja Ibu Megawati sudah mengerti masalahnya," jelas Sutiyoso seusai menghadiri acara deklarasi Relawan Jokowi mendukung Sutiyoso sebagai Kepala BIN di Jakarta, Kamis malam.
Sutiyoso mengakui memang banyak orang yang menghubungkannya dengan peristiwa Kuda Tuli, namun dia tidak pernah mengkhawatirkannya.
"Itu kan pendapat seseorang, santai saja. Tidak perlu saya khawatirkan. Waktu sebagai gubernur begitu juga (tidak khawatir)," ujar pria yang akrab disapa Bang Yos itu.
Sutiyoso menyatakan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kepala BIN Selasa pekan depan (30/6/2015) di DPR RI.
"Aku yakin mereka (DPR) mendukung," ujarnya.
Sutiyoso berjanji akan loyal kepada bangsa dan negara dalam menjalankan jabatannya serta akan memperbaiki teknologi intelijen nasional agar Indonesia tidak lagi disadap asing.
