Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok partai pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014, Koalisi Indonesia Hebat, batal menggelar pertemuan dengan Presiden untuk membahas usulan dana aspirasi daerah pemilihan.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patric Capella mengatakan pertemuan yang diagendakan pada Rabu (17/6/2015) malam batal digelar karena Presiden berada di luar kota.
“Presiden masih di Bangka Belitung, jadi pertemuan diundur,” katanya di kompleks gedung parlemen, Jumat (19/6/2015).
Dalam pertemuan itu, jelas Rio, Nasdem akan memaparkan tentang posisi partainya yang menolak usulan dana aspirasi daerah pemilihan. “Kami juga akan meminta presiden untuk menolak ikut membahas usulan tersebut karena tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.”
Hingga saat ini, dari internal KIH hanya Nasdem dan Hanura yang sudah menyatakan menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) senilai Rp20 miliar per anggota dewan/tahun dalam RAPBN 2016.
Bahkan, partai utama pendukung Presiden, PDIP, belum mengeluarkan pernyataan resmi perihal usulan UP2DP yang lebih dikenal dengan dana aspirasi anggota DPR tersebut.
Olly Dondokambey, Ketua Fraksi PDIP yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP, mengatakan PDIP memang belum memutuskan sikap atas usulan dana aspirasi tersebut. “Kami masih akan melihat postur APBN dulu,” katanya.
Namun demikian, jelas Olly, PDIP akan mengambil sikap sesuai yang diambil oleh pemerintah. “Kami tetap akan menjadi back up pemerintah dalam setiap kebijakannya,” katanya.
