Bisnis.com, DEPOK --Salah satu pembangunan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan di Kota Depok adalah pembangunan yang berkaitan dengan revitalisasi dan pengelolaan setu.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pihaknya sudah lama meminta pemerintah pusat agar serius menangani pembangunan setu tersebut.
Pasalnya, pembangunan setu di kota — yang terdiri atas 11 kecamatan dan dibagi dalam 63 kelurahan dengan total penduduk 1,8 juta penduduk ini — berkaitan erat dengan permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta. Dengan demikian, tanggung jawab pembangunan setu berada di wilayah pemerintah pusat.
“Persoalan setu adalah tanggung jawab pusat. Sehingga kami sangat menunggu respons Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap proposal renovasi setu yang telah kami layangkan,” ujar Nur Mahmudi.
Menurutnya, selain untuk menampung aliran air agar tidak menyebabkan banjir ke Jakarta, setu di Depok juga berpotensi menarik investor untuk mengembangkan menjadi kawasan pariwisata.
Pihaknya ingin setu yang ada di Depok menjadi manfaat bagi warga setempat untuk dikelola dengan baik. Sebab, tidak sedikit banyak investor yang melirik sektor tersebut, tetapi belum ada yang fixed untuk dikembangkan. Saat ini, tingkat kedalaman setu di Depok selama 10 tahun terakhir tidak bertambah. Dengan demikian,
pihaknya tengah mengeruk sejumlah setu untuk menambah kedalaman setu tersebut.
Di Kota Depok sendiri terdapat sekitar 26 setu yang saat ini menjadi garapan dan pengembangan jangka panjang menjadi kawasan pariwisata. Saat ini, situ-situ tersebut tengah dilakukan pengkajian oleh pihak dinas terkait. Beberapa setu yang potensial untuk dikembangkan antara lain setu Cilangkap, Cilodong, Rawa Kalong, Pancoran Mas, Pengasinan, Jatijajar dan setu-setu lainnya.
Nur Mahmudi yang berencana kembali ke dunianya, yaitu penelitian dan pendidikan, setelah masa jabatannya habis nanti, berharap sejumlah program dilanjutkan dalam periode berikutnya.
Satu di antara nya adalah diversifikasi pangan yang juga dia coba tularkan pada daerah lain.
Banyak daerah lain yang sengaja datang ke Depok untuk membangun kerja sama bagaimana memotivasi para PNS di daerah lain untuk menjalankan one day no rice (ODNR), misalnya. Pemkot Depok ke depan diharapkan juga bisa menginspirasi para pelaku usaha, industri, karyawannya masing-masing untuk menerapkan program ODNR ini.
“Ini karena kami percaya bahwa diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal harus jadi milik bersama dalam upaya memperkokoh ketahanan pangan. Sekaligus menjadikan bangsa ini berdaulat dalam pangan dengan konsep tentang keman dirian pangan harus berdampak pada ketahanan nasional,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
