Kabar24.com, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian RI menyatakan pihaknya akan menelusuri jual beli ijazah yang dilaporkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir beberapa hari lalu.
"Ada indikasi jual beli ijazah, kemungkinan proes belajarnya tidak ada," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol. Anton Charliyan di Gedung Humas Polri, Kamis (28/5/2015).
Karena proses belajarnya tidak ada, maka melanggar peraturan perundang-undangan. "Kalau ada murid, pasti ada kampus, profesor. Jika tidak ada kampus awang-awang dong,"
Anton mengatakan kepolisian saat ini masih mendalami laporan dari Menteri Nasir itu. "Kalau ada pelanggaran prosedur akan ditindak, sistemnya bagaimana, kurikulum, dosen murid, dan sarana prasarana," katanya.
Mengenai arah pidana dalam kasus ini, Antong mengatakan hal tersebut akan dibuktikan setelah dilakukan pendalaman. "Bisa dijerat dengan pemalsuan dan Undang-undang pendidikan," katanya.
Sebelumnya dilaporkan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir hari ini menyerahkan berkas hasil tindak lanjut laporan ijazah palsu kepada Polri untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh universitas tertentu.
"Hari ini kami menyerahkan berkas hasil sidak tim kami. Terdapat satu universitas di Jakarta yang kami laporkan," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Menteri Nasir menyerahkan kewenangan kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus tersebut yang sangat merugikan dan dapat menurunkan daya saing bangsa.
"Berkas ini sudah kami terima selanjutnya akan kami selidiki universitas yang terlapor dan kami akan tingkatkan pada proses penyidikan oknum-oknum yang terbukti melakukan tindak pidana," ujar Kapolri Badrodin Haiti yang mengunjungi Kemenristek siang ini.
