Bisnis.com, PADANG--Menjelang genap sembilan tahun bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur atau biasa dikenal lumpur Lapindo, parlemen meminta pemerintah segera cairkan ganti rugi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena mendorong pemerintah segera membayarkan uang talangan ganti rugi korban lumpur Lapindo.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk terhadap pelaku usaha yang terkena dampak lumpur Lapindo," ujarnya di Padang, Kamis (28/5/2015).
Apalagi, imbuhnya, uang talangan untuk korban semburan lumpur Lapindo sudah tersedia. Dia menyebutkan Komisi V juga sudah bertemu dengan pengusaha yang terdampak bencana tersebut.
Sigit Sosintomo, Anggota Komisi V menuturkan uang talangan untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo sudah dianggarkan melalui APBN Perubahan. "Semua yang masuk area terdampak akan dibayarkan, termasuk pengusaha," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dia meminta pemerintah segera mencairkan anggaran Rp785 miliar untuk menalangi ganti rugi. Anggaran diperuntukkan bagi masyarakat dan pengusaha yang terdampak.