Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan Jokowi untuk kembali menghidupkan bioskop rakyat pernah disampaikan pada Hari Film Nasional di Istana Negara, akhir Maret 2015.
Keinginan ini dilatarbelakangi kondisi keberadaan film-film yang saat ini hanya dapat dinikmati di bioskop di mal-mal besar. Sementara itu, untuk rakyat atau misbar sudah tidak bisa dilihat lagi sekarang. Di Indonesia, saat ini hanya terdapat sekitar 1.000 gedung bioskop dari jumlah ideal 6.000 gedung. Jokowi meminta bioskop rakyat atau misbar kembali dihidupkan agar rakyat dapat menonton film Indonesia.
Sejalan dengan itu, Sabtu (16/5) kemarin, Dewan Kreatif Rakyat (DKR) menghadirkan Bioskop Rakyat di Cileungsi, Jawa Barat. Bioskop Rakyat di Pondok Pesantren Daarul Istiqoomah merupakan satu dari 1.000 bioskop rakyat yang ditargetkan hadir dalam waktu tiga tahun. Penggagas Bioskop Rakyat yang juga Penasehat DKR Lily Wahid berharap semangat menggebu ini bukan hangat-hangat tahi ayam atau layu sebelum berkembang.
Lily Wahid menuturkan kehadiran Bioskop Rakyat dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar mendapat hiburan segar dan bermutu. Ini di tengah banyaknya sinetron dengan tema yang monoton dan tidak mendidik. “Cucu saya yang kecil bilang, heran sinetron temanya itu saja. Nangis, marah. Ini yang melatarbelakangi kita membuat jaringan bioskop rakyat ini,” tutur adik kandung Gus Dur ini.
Pendirian bioskop rakyat menjadi salah satu agenda besar Dewan Kreatif Rakyat (DKR). Gagasan bioskop rakyat lahir karena dilatarbelakangi karut-marutnya kondisi perfilman di Indonesia. Film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Konsep Bioskop Rakyat bukan memindahkan bioskop besar ke desa-desa. Namun, bioskop ini hadir dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti balai desa. Saat ini, pemutaran film di Bioskop Rakyat masih gratis.
Setelah grand launching yang direncanakan pada 17 Agustus 2015, penonton dikenakan tarif mulai Rp4.000-Rp10.000. Film yang ditonton sebagian merupakan karya sutradara Damien Dematra yang telah lulus sensor. Sebagian lainnya berasal dari peserta festival yang diselenggarakannya. Namun, tidak menutup kemungkinan terbuka bagi sineas muda lainnya, khususnya sineas dari daerah.
Ketua DKR Damien Dematra tidak sependapat jika bioskop rakyat disamakan dengan kegiatan nobar (nonton bareng). Meski keberadaan Bioskop Rakyat bukan berdiri dalam satu bangunan, pemutaran film sifatnya berkelanjutan. “Kalau Nobar sifatnya tidak tentu. Bioskop Rakyat memiliki jadwal pasti," terangnya.
