Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Apkasi Minta Presiden Terbitkan Perppu Revisi UU Pemda

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi UU Pemerintahan Daerah.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 13 Mei 2015  |  18:18 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi UU Pemerintahan Daerah.

Isran Noor, Ketua Umum Apkasi, mengatakan UU No. 9/2015 telah memangkas kewenangan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola daerahnya sendiri. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja optimal untuk melaksanakan program pemerintah pusat di daerah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan berpengaruh negatif kepada program pembangunan nasional di daerah,” katanya di Jakarta, Rabu (13/5).

Isran menuturkan UU tersebut bertentangan dengan semangat reformasi, karena mengembalikan sebagian kewenangan kabupaten/kota kepada provinsi dan pemerintah pusat. Regulasi tersebut juga telah menjauhkan rentang kendali pelayanan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, jauhnya kendali pelayanan publik di kabupaten dan kota akan memperbesar kesenjangan ekonomi antardaerah. Untuk itu, pemerintah pusat harus segera merevisi UU tersebut dan mengusulkannya dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.

“Kalau kewenangan daerah terus dilemahkan, maka pemerintah pusat tidak dapat berharap banyak terhadap suksesnya program nasional yang tertuang dalam nawa cita,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena secara de facto masyarakat berada di wilayah kabupaten dan kota.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uu pemda
Editor : Bastanul Siregar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top