Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR melakukan aksi untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi PLTU Batang pada 29 April, mereka membawa spanduk bertuliskan Tolak PLTU "Jokowi, Dengarkan Rakyat" dan "Lahan Kami Tidak Dijual".
Menurut catatan warga, sampai hari ini masih ada 74 orang pemilik lahan yang tetap mempertahankan lahan mereka dan menolak menjual lahannya untuk lokasi pembangunan PLTU Batubara Batang.
"Saya meminta pada Presiden Jokowi untuk memenuhi janji kampanye yang beliau ucapkan di alun alun Batang dan mendengarkan suara rakyat Batang, yang menolak menjual lahannya untuk pembangunan PLTU Batang. Saya memohon kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan penghentian operasional alat-alat berat di lahan warga yang tidak dijual. Jangan hancurkan lahan pertanian kami, jangan hancurkan sumber penghidupan saya satu-satunya. Pak Jokowi seharusnya lebih mengutamakan nasib petani daripada kepentingan pengusaha" Kata Pak Cayadi, salah seorang pemilik lahan dari Desa Karanggeneng, dalam siaran pers Greenpeace.
PLTU Batubara Batang akan memangsa lahan seluas 226 hektar untuk lokasi pembangunannya, lahan ini merupakan lahan pertanian produktif yang beririgasi teknis, kawasan perairan Batang juga merupakan salah satu kawasan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah.
"Presiden Jokowi harus menghentikan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang, Jawa Tengah. PLTU ini jika jadi dibangun bukan hanya akan menghancurkan lahan pertanian dan kawasan pesisir Batang yang merupakan sumber utama penghidupan warga sekitar. PLTU ini juga akan mengancam visi Jokowi untuk mencapai kedaulatan pangan dan memangkas emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim" Kata Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
"Jokowi seharusnya memimpin Indonesia untuk melakukan revolusi energi, beralih dari bahan bakar fosik kotor batubara, ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan," tegasnya.
.jpeg?w=348&h=261)
