Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mengapa Dokumen Perencanaan Kehutanan Harus Dibuka ke Publik?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituntut membuka informasi perencanaan kehutanan kepada publik. Apa alasannya?
Farodlilah Muqoddam
Farodlilah Muqoddam - Bisnis.com 24 April 2015  |  13:19 WIB
KEBAKARAN HUTAN RIAU, KABUT ASAP, RIAU
KEBAKARAN HUTAN RIAU, KABUT ASAP, RIAU

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituntut membuka informasi perencanaan kehutanan kepada publik. Apa alasannya?

Soedarsono Soedomo, dosen Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan keterbukaan informasi akan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat. Ketika informasi dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak termasuk pelaku usaha di bidang kehutanan dan masyarakat luas, maka semua orang akan memiliki pemahaman yang sama.

Di samping itu, lanjutnya, sajian data yang valid dan terbuka memungkinkan semua pihak dapat saling mengkonfirmasi dan menyumbang informasi.

“Masalahnya kalau pemerintah pusat saja tidak tahu data IPK, misalnya, bagaimana bisa menghitung revenue dan dana reboisasi secara tepat. Ini artinya pemerintah abai terhadap sumber penerimaan negara,” ujarnya, Kamis (23/4/2015).

Adapun, dokumen perencanaan yang dimaksud di antaranya meliputi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Usaha Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUTPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Dokumen rencana kerja usaha dan rencana kerja usaha tahunan diperlukan untuk menilai kesesuaian antara realisasi penebangan dengan rencana kerja penebangan, pemanenan, dan pemanfaatan kayu. Kedua dokumen tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat kepatuhan para pengusaha kehutanan terhadap pemanfaatan lahan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Adapun, dokumen RPBBI digunakan sebagai alat untuk memantau rantai pasokan bahan baku industri di setor kehutanan serta menelusuri apakah pasokan kayu tersebut berasal dari sumber yang legal.

Sementara itu, dokumen IPK merupakan dasar untuk memastikan bahwa kayu yang ditebang dan dimanfaatkan dari setiap kegiatan pembukaan wilayah hutan berasal dari sumber dan proses yang legal.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hutan kementerian lingkungan hidup sengketa lahan komisi informasi pusat
Editor : Bastanul Siregar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top