Dana Terbatas, Perbaikan Jembatan di Kabupaten Malang Baru 40%

Bisnis.com, MALANG - Perbaikan jembatan di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, diperkirakan baru mencapai sekitar 40% dari total 395 jembatan yang ada menyusul keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Mohammad Anwar, mengatakan untuk mensiasati keterbatasan dana yang ada pihaknya fokus pada jembatan yang bersifat strategis.

“Diantaranya menghubungkan akses desa menuju kecamatan. Perbaikan jembatan tersebut sifatnya mendesak,” kata Anwar, Rabu (22/4/2015).

Jika jalan rusak namun jembatan dalam kondisi bagus masih bisa dilewati kendaraan. Namun sebaliknya jika jembatan rusak kendati jalan dalam keadaan bagus namun tidak bisa dilewati kendaraan.
 
Menurutnya alokasi APBD 2015 untuk Dinas Bina Marga sebesar Rp400 miliar. Jumlah tersebut dinilai terbatas. Keterbatasan dana membuat sejumlah program terpaksa harus dihemat.

“Yang tidak masuk kategori prioritas atau mendesak harus dipending. Untuk jembatan, dana yang disiapkan hanya sebesar Rp43 miliar. Anggaran tersebut hanya difokuskan pada jembatan yang rusak akibat bencana alam,” jelas dia.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Malang idealnya membutuhkan anggaran yang besar yakni sekitar Rp1,2 triliun menyusul luasnya cakupan wilayah maupun pekerjaan yang harus ditangani seperti jalan, jembatan, drainase, trotoar, deker dan plesengan.

Perhatian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan saat ini terbanyak dilakukan di wilayah Malang selatan yang merupakan akses petani tebu maupun  sumber daya alam.

“Selain itu besarnya perhatian untuk Malang selatan juga disebabkan karena faktor pariwisata, merupakan daerah perbatasan dan tergolong wilayah tertinggal,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, mengatakan dewan berharap agar jalan dan jembatan mendapat perhatian untuk diperbaiki.
Mengingat kondisi jalan di Kabupaten Malang  banyak yang rusak sehingga mengganggu aktivitas warga.

“Harapannya Bina Mirga bisa menuntaskan proyek yang ditanganinya sebelum pemilihan bupati (pilbup) Desember mendatang,” tambah Andi.

Kabag  Humas Pemkab Malang, Budiar, mengatakan pemkab saat ini fokus untuk menuntaskan program desa tertinggal. Bahkan sebelum mengakhiri masa jabatannya, bupati Rendra Kresna ingin menuntaskan semua program desa tertinggal.

Desa tertinggal lanjutnya merupakan wilayah yang terisolasi. Setiap kecamatan, hanya satu desa yang ditetakan menjadi desa tertinggal yang menjadi perhatian pemerintah setempat.

“Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan dan terdapat 33 desa tertinggal yang masuk dalam program Bina Desa dan akan diselesaikan pada Mei mendatang,” sambungnya.