Kabar24.com, JAKARTA—Sejumlah negara di Afrika meminta dibentuk komponen khusus yang mengurusi pembangunan sumber daya laut dan kelautan di dalam Asia Africa Center yang akan menjadi salah satu keputusan dalam Konfrensi Asia Afrika (KAA).
Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan perwakilan dari negara-negara Afrika menginginkan adanya komponen khusus yang mengurusi pembangunan sumber daya laut dan kelautan dalam Asia Africa Center.
Dengan adanya komponen tersebut, maka seluruh negara di Asia dan Afrika dapat langsung mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015 yang sedang didorong untuk disahkan pada Sidang Umum PBB September 2015.
“Usulan ini sangat baik, karena nanti kami tinggal membentuk SUV-komponen dari lembaga yang sudah ada,” katanya di JCC, Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Asia Africa Center rencananya akan menjadi salah satu keputusan dari KAA yang berlangsung di Jakarta dan Bandung.
Asia Africa Center nantinya menjadi lembaga yang dapat digunakan untuk mempererat hubungan negara-negara di kedua benua tersebut.
Indroyono menuturkan beberapa masukan yang akan diserahkan pada leader summit adalah usulan untuk ikut menyoroti persoalan ikan budi daya dari pemerintah Vietnam.
Kemudian juga komitmen Thailand untuk memperketat perizinan dan terus memantau pergerakan kapalnya, untuk mencegah illegal fishing.
“Thailand akan memasang 7.000 VMS [Vessel Monitoring System] di kapal-nya, sehingga dapat terus memantau lokasi, dan dapat mencegah illegal fishing,” ujarnya.
Menurut Indroyono, Filipina juga menyetujui untuk mendorong pengesahan agenda pembangunan berkelanjutan dalam Sidang Umum PBB.
Apalagi saat ini Filipina bersama Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Indonesia sepakat untuk menyelamatkan terumbu karang di 75.000 kilometer persegi wilayah coral triangle initiative.
Sementara itu, Singapura meminta dibuatkan indikator yang merinci dari 17 agenda dalam agenda pembangunan berkelanjutan tersebut.
Hal tersebut diperlukan agar negara tersebut dapat merinci apa saja yang harus dilakukan setelah agenda tersebut disahkan.
“Masih ada waktu sampai Maret 2016 untuk membuat indikator, sedangkan Madagaskar ingin agar ekonomi biru lebih diimplementasikan,” ucapnya.
