Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ternyata, Gelar Perkara Budi Gunawan Ditunda Karena Masalah Ini

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto menyatakan pembatalan gelar perkara Budi Gunawan, Selasa (14/4/2015) hari ini, lantaran belum diterimanya undangan oleh sejumlah pihak yang hendak hadir.
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 14 April 2015  |  13:55 WIB
Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan saat keluar dari gedung KPK, seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK, Jakarta, Jumat (26/7). - Antara/Rosa Panggabean
Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan saat keluar dari gedung KPK, seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK, Jakarta, Jumat (26/7). - Antara/Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA--Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto menyatakan pembatalan gelar perkara Budi Gunawan, Selasa (14/4/2015) hari ini, lantaran belum diterimanya undangan oleh sejumlah pihak yang hendak hadir.

"Alasannya, ada beberapa pihak yang belum menerima undangan," katanya di gedung Humas Polri, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk memberikan waktu pengiriman undangan kepada pihak yang belum mendapatkannya. Sehingga tidak ada lagi alasan belum mendapat undangan.

"Permasalahan polemik diundang tidak diundang kita setop, dalam waktu ke depan tak ada lagi alasan tak diundang," katanya.

Selain undangan, pembatalan gelar perkara Budi Gunawan dikarenakan saat yang sama Badan Reserse Kriminal Polri tengah mengadakan rilis pengungkapan kasus narkoba di Cengkareng, Selasa (14/4/2015).

"Bareskrim ada kegiatan rilis narkoba. Ini informasi penting bagi masyarakat," katanya.

Sehari sebelumnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak mengatakan gelar perkara Budi Gunawan akan dilaksanakan pada hari ini, pukul 15.00.

Rencananya, Bareskrim juga akan mengundang unsur Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan sejumlah pakar hukum.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

komjen budi gunawan Ahok VS DPRD
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top