Bisnis.com, JAKARTA—Persoalan ekonomi, mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi permasalahan utama yang menyebabkan turunnya tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi-JK menjelang enam bulan masa pemerintahannya.
Menurut hasil survei bertajuk "Jelang Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya sebesar 57,5% dan 3,2% menyatakan sangat puas. Sedangkan mereka yang kurang puas tercatat 33,8% dan tidak puas sama sekali 3,7%, menurut hasil survei yang digelar pada 15 sampai 25 Maret 2015.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, persoalan ekonomi menjadi masalah paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah, yakni sebesar 21,6%. Masalah penting lainnya menurut pendapat responden adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, yakni sebesar 19,6%.
Sedangkan sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan dipandang sebagai masalah penting dengan porsi masing-masing 8,4% dan 6,7%.
Hal menarik dari hasil temuan itu adalah dimasukannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai permasalahan yang paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah dengan angka 14,6%. Artinya, masalah KKN tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK.
Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerinta juga diikuti oleh rendahnya ketidakpuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja, ujar Qodari. Menurutnya, masyarakat yang cukup puas kepada kinerja kabinet hanya sebesar 45,3% dan sangat puas 1,5%. Sedangkan mereka yang kurang puas sebesar 31,2% dan tidak puas sama sekali 2,2%.
Menanggapi hasil survei itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan pemerintah bisa saja melakukan perombakan susunan kabinet kalau kinerjanya belum memuaskan. Pasalnya, pemerintahan baru berjalan enam bulan pada 20 April mendatang sehingga ketidakpuasan publik tersebut bisa menjadi semacam early warning.
Namun dia menilai dari segi stabilias, pemerintahan sekarang masih aman dalam menjalankan pemerintahan. Dia menilai kondisi saat ini tidak sama dengan apa yang terjadi pada 19c8 saat terjadi krisis ekonomi dan politik.
Hanya saja dia mengingatkan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
