Bisnis.com, JAKARTA – Peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret 2015 bertema Air dan Pembangunan Berkelanjutan memang sudah usai. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar setiap lapisan masyarakat Indonesia berdaulat dengan air.
Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Edo Rakhman menilai problema air di Indonesia pada umumnya terbagi atas empat masalah, antara lain ketersediaan sumber air, model pengelolaan, gaya hidup pelaku dan pengguna air, serta kebijakan pemerintah.
Masing-masing daerah di Indonesia memilki permasalahan yang berbeda-beda.
“Hak atas air adalah hak dasar manusia. Seluruh rakyat idealnya harus berdaulat terhadap air, tapi sekarang untuk minum saja masyarakat kita sudah ketergantungan untuk membeli air minum dalam kemasan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Belanda, kata dia, bisa menjadi salah satu negara yang patut dicontoh dalam hal pengelolaan air. Terlepas dari luas wilayah yang kecil dan didukung oleh teknologi yang telah maju, pemerintah Kerajaan Belanda memiliki komitmen besar dalam memenuhi kebutuhan warganya terhadap air bersih.
Di sana, setiap warga telah memiliki akses air secara gratis pada keran masing-masing dengan kualitas yang baik sehingga bisa langsung dikonsumsi/diminum.
Pria yang akrab disapa Edo ini menyayangkan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menjamin kebutuhan dasar tersebut bagi setiap warganya. Menurutnya, Pemerintah terlalu tergantung pada pihak ketiga yang mengkomersilkan pengelolaan air, sementara kebutuhan masyarakat belum semuanya terpenuhi.
Akibatnya, banyak warga yang berinisiatif mencari sumber air sendiri dengan mengebor tanah rumahnya tanpa memiliki izin. Hal ini, yang juga turut dipengaruhi oleh makin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menyebabkan terkurasnya cadangan air dalam tanah dan penurunan permukaan tanah.
Di Jakarta, misalnya, penurunan permukaan tanah bahkan mencapai 18 cm setiap tahunnya. Inilah salah satu penyebab banjir setiap tahun. Jika dibiarkan, kondisi ini akan semakin parah seiring dengan meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global.
Di sisi lain, saat ini Walhi tengah mengadvokasi delapan kasus di berbagai daerah antara lain Jakarta, Rembang, Makassar, dan beberapa daerah lainnya terkait sumber air. Mereka membantu masyarakat menuntut haknya atas air yang kebanyakan terancam oleh rencana pendirian usaha di bidang pertambangan dan semen.
Terkait dengan hal ini, Walhi merekomendasikan pemerintah untuk lebih berhati-hati memberikan izin usaha tersebut. Selain itu, penting juga untuk mendirikan badan independen yang mengeluarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Selama ini kan perusahaan yang bersangkutan yang membiayai pembuatan AMDAL, makanya sepanjang sejarah belum pernah ada kasus perusahaan yang kegiatannya terbukti merusak alam, tetapi memiliki AMDAL yang buruk,” katanya.
Untuk itu, setiap usaha eksplorasi alam hendaknya selain memiliki AMDAL yang independen, juga memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Dengan demikian, risiko kerusakan lingkungan bisa dicegah sedini mungkin.
