Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Gunungkidul mempertanyakan bantuan traktor dari pemerintah pusat. Sebab, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait bantuan tersebut.
Sementara di daerah lain sudah ada penarikan traktor bantuan Presiden Jokowi. Pengurus Kelompok Tani Tirtosari Dusun Karangsari, Desa Karangrejek, Wonosari Hartoyo menanyakan kebenaran bantuan traktor dari pemerintah. Dia mengaku, hingga saat ini belum ada informasi terkait bantuan tersebut.
“Saya baru melihat dari berita di TV, sedang untuk pembagian traktor di sini [Gunungkidul] belum ada informasi sama sekali,” kata Hartoyo kepada Harianjogja.com, Senin (23/3/2015).
Padahal, gapoktan sangat membutuhkan bantuan traktor tersebut. Terlebih lagi, bantuan traktor sudah diberikan sejak lama, pada awal 2000 lalu.
“Saat itu bantuan diberikan tidak secara gratis, namun lebih ke dalam bentuk kredit lunak untuk kelompok. Namun setelah itu, belum pernah ada bantuan lagi,” ungkapnya.
Hartoyo percaya bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas panen di Dusun Karangsari. Meski demikian, kelompoknya menyerahkan sepenuhnya bantuan tersebut ke dinas yang terkait.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Gapoktan Sidomulyo, Desa Playen, Kecamatan Playen Mardi. Menurut dia, dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura urung memberikan informasi bantuan traktor dari presiden.
Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal bantuan traktor, Kepala Dinas TPH Azman Latif mengaku belum
mengetahui jumlah pasti bantuan traktor untuk petani di Gunungkidul. Pembagian traktor ini merupakan bagian dari rencana Pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai target swasembada pangan di 2017.
“Bantuan traktor dari Pemerintah Pusat memang ada. Hanya, saya belum tahu persis berapa traktor yang akan diberikan untuk petani,” kata Azman kepada Harianjogja.com, seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gunungkidul, kemarin.
Dia menjelaskan dalam beberapa kali pertemuan sempat dibahas mengenai pemberian bantuan itu. Namun
jumlah traktor yang akan diberikan terus berubah-ubah, dan belum ada jumlah pasti.
“Awalnya ada yang bilang 17 buah, tapi di waktu rapat yang lain dikatakan hanya sembilan traktor. Hingga saat ini, kami juga masih menunggu jumlah pasti bantuan yang akan diberikan,” ungkap mantan Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Ketahanan Pangan itu.
