Kabar24.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak menggalakkan upaya penegakan hukum (law enforcement) guna mendongkrak tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang mengatakan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak baik badan maupun orang pribadi.
“Setelah sosialisasi dilakukan tapi tetap belum patuh maka yang terakhir adalah upaya penegakan hukum yang harus dilakukan,” ujarnya, Jumat (13/3/2015).
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak badan hingga akhir 2014 mencapai 45,37%. Pada periode yang sama, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baru mencapai 22,50%.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala DJP Suluttenggomalut Hestu Yoga Saksama mengatakan upaya penegakan hukum akan menjadi fokus pada tahun ini guna mengoptimalkan target penerimaan pajak yang ditetapkan senilai Rp8,79 triliun, naik 53,40% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada 2014 senilai Rp5,73 triliun.
“Kami akan bertindak tegas untuk menangani pengemplang pajak,” ujarnya.
Sejauh ini, DJP Suluttenggomalut telah mengidentifikasi 139 wajib pajak yang memiliki utang pajak senilai Rp88,88 miliar. Para pengutang pajak tersebut tercatat memiliki utang di atas Rp100 juta.
Perinciannya, sebanyak 75 wajib pajak berada di KKP Manado dengan nilai utang Rp35,59 miliar, 43 wajib pajak di KKP Bitung dengan nilai utang Rp39,23 miliar, 16 wajib pajak ada di KKP Kotamobagu dengan nilai utang Rp12,91 miliar, dan sebanyak 5 wajib pajak di KKP Tahuna dengan nilai utang Rp1,14 miliar. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
