Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BUDI GUNAWAN BATAL KAPOLRI: PDIP Partai Feodal

Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusungnya, PDIP, dikabarkan meregang.
Joko Widodo dan Megawti Soekarnoputri/Jibiphoto
Joko Widodo dan Megawti Soekarnoputri/Jibiphoto

Kabar24.com, JAKARTA— Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusungnya, PDIP, dikabarkan meregang.

Ini dipicu oleh kabar bahwa calon kapolri yang diusung PDIP dan KIH, Komjen Budi Gunawan (BG), batal dilantik. Kabar pembatalan ini beredar di masyarakat setelah anggota Tim Sembilan menyebut BG batal dilantik.

SIMAK: Inilah Foto Anak Kedua Shakira-Gerard Pique

Padahal, Komjen BG yang merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden itu mendapat dukungan dari KIH untuk dilantik sebagai kapolri.

Namun, hal ini menimbulkan reaksi penolakan keras dari massa pendukung Jokowi, dan masyarakat sipil antikorupsi. Pasalnya, Komjen BG diduga terlibat kasus gratifikasi.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan PDIP akan rugi bila tidak mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya mengenai pembatalan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.

"Banyak orang yang percaya bahwa yang mengganggu Presiden Jokowi adalah PDI Perjuangan sendiri. PDIP harus memikirkan cara untuk menyingkirkan pandangan itu," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Firman mengatakan renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya justru akan merugikan PDIP sendiri. Partai berlambang banteng itu akan semakin tidak memiliki nilai jual.

"Pada pemilu lalu, bersama Jokowi saja hanya meraih suara tak sampai 19 persen. Apalagi ada stigma PDIP sebagai partai feodal, tidak tegas dalam pemberantasan korupsi dan berseteru dengan KPK," tuturnya.

Di sisi lain, Firman menilai Jokowi memiliki pendukung massa dan relawan yang cukup kuat. Sejak dari menjadi Wali Kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden, Jokowi memiliki relawan yang serius berusaha memenangkannya.

Karena itu, untuk menyelamatkan diri dari penghakiman publik, PDIP harus mendukung Presiden Jokowi menjadi aktor utama untuk menjadi pemimpin bangsa yang layak.

"PDIP harus mengurangi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Jokowi dan mengecilkan perannya sebagai Presiden. Kalau tidak, maka PDIP tidak akan bisa menyelamatkan muka di depan publik," katanya.

BACA JUGA:

Penelitian Buktikan Minum Bir Cegah Otak Pikun

Ini yang Membuat Asam Lambung Anda Naik

Tips Mencegah Asam Lambung Naik

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper