Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK VS POLRI: Hadirkan Saksi Kasus BG, KPK Minta Tolong ke Wakapolri

KPK meminta bantuan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk menghadirkan saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat calon kapolri Budi Gunawan.n
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 30 Januari 2015  |  15:04 WIB
Pratikno, Menteri Sekretaris Negara - Antara
Pratikno, Menteri Sekretaris Negara - Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- KPK meminta bantuan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk menghadirkan saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat calon kapolri Budi Gunawan (BG).

Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan pihaknya telah menerima surat tembusan permohonan KPK kepada Wakapolri untuk membantu menghadirkan saksi yang telah dipanggil. Pasalnya, tiga orang saksi yang telah dipanggil lembaga tersebut tidak hadir untuk diperiksa.

"Permintaan itu untuk semua saksi, termasuk saksi terdahulu yang tidak hadir setelah dipanggil untuk kedua kalinya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Pratikno menuturkan surat permintaan bantuan untuk menghadirkan saksi tersebut hanya ditujukan untuk saksi yang telah dipanggil sebelumnya, dan tidak termasuk pemanggilan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.

Dia juga mengaku pihak Istana belum menerima surat resmi penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, dan pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua KPK. Dengan begitu, pemerintah belum dapat menindaklanjuti posisi Bambang di lembaga penegak hukum itu.

"Selama ini tidak ada surat tembusan yang datang ke kantor kami, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua proses hukum, dan kami tidak bisa mengintervensi," ujarnya.

Sebelumnya, tiga orang saksi dari pihak Kepolisian yang dipanggil KPK tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Ketiga orang itu adalah Kompol Sumardji, Brigjen Pol Herry Prastowo, dan Kombes Pol Ibnu Isticha.

Komjen Pol Budi Gunawan sendiri diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier dan SDM Polri. KPK menjeratnya dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BACA JUGA:

Ini Dia Satu-satunya Wanita Bakal Cagub Kalsel

KPK VS PDIP: Ini Buktinya Abraham Samad Bertemu Elite PDIP

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top