Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PRABOWO KETEMU JOKOWI: Pengacara Curiga Pertemuan Untuk Jegal Pelantikan BG

Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Nasution, mencurigai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (30/1/2015) adalah untuk membatalkan pelantikan kliennya sebagai Kapolri.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com 30 Januari 2015  |  16:36 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) membalas salam Prabowo Subianto di Istana Bogor Kamis (29/1/2015). - JIBI/Akhirul Anwar
Presiden Joko Widodo (kanan) membalas salam Prabowo Subianto di Istana Bogor Kamis (29/1/2015). - JIBI/Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA--Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Nasution, mencurigai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (30/1/2015) adalah untuk membatalkan pelantikan kliennya sebagai Kapolri.

"Kalau pertemuan Jokowi-Prabowo itu dijadikan landasan untuk tidak melantik klien kami. Ini bahaya. Ini merugikan klien kami," kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Menurut dia, meskipun ada polemik seputar pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, tetapi kliennya sudah melalui serangkaian prosedur secara yuridis, dari usul Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), lulus tahap uji kepatutan di Komisi III DPR, sampai disahkan di sidang paripurna.

Namun,menurutnya, pemilihan Kapolri saat ini dibawa menjadi masalah politik.

Dia mengatakan, Jokowi sengaja mendekati Prabowo agar Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menentang keputusan Jokowi jika akhirnya menyetujui rekomendasi Tim Konsultatif Independen.

"Ini bukan kebijakan politik antara Presiden dengan Prabowo, kemudian mereka musyawarah dan akhirnya dilanggar [batal dilantik]," kata sang pengacara.

Dia meminta Jokowi untuk lebih mendengarkan pendapat Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) daripada Tim Independen karena menurut dia pelantikan kliennya sebagai Kapolri secara hukum harus dilakukan.

Dua hari lalu, Tim Konsultatif Independen menyampaikan sejumlah masukan, antara lain meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru kapolri agar Polri segera memiliki kapolri definitif.

"Presiden seyogianya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum, siapa pun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya," kata Syafii Maarif dari Tim Konsultatif Independen.

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pertemuan Jokowi-Prabowo

Sumber : Antara

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top