Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Berkepanjangan, MoU KPK, Polri, dan Kejaksaan Perlu Dievaluasi

Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk mengevaluasi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 27 Januari 2015  |  19:10 WIB
Kantor Mabes Polri. Perlu evaluasi MoU dengan KPK dan Kejagung - Antara
Kantor Mabes Polri. Perlu evaluasi MoU dengan KPK dan Kejagung - Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk mengevaluasi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan polemik yang terus terjadi antara KPK dengan Polri membuka peluang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali MoU yang telah ditandatangani tiga lembaga penegak hukum tersebut.

"Bisa saja dievaluasi, tetapi masih perlu kami dalami," katanya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/1).

Jimly menuturkan tim independen akan bekerja secepatnya mencari fakta dan akar masalah yang menyebabkan gesekan antarlembaga penegak hukum itu. Pasalnya, gesekan antara Polri dengan KPK terus berulang saat ada petinggi polri yang dijerat dengan kasus dugaan korupsi oleh KPK.

Oegroseno, mantan Wakapolri, mengatakan perlu penguatan seuruh lembaga penegak hukum agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Hal tersebut diperlukan agar institusi penegak hukum tidak saling melemahkan dalam menjalankan tugasnya.

"Jangan sampai tarik menarik, dan jangan sampai saling melemahkan. Kami akan menguatkan seluruh lembaga penegak hukum," ujarnya.

Oegroseno menuturkan dirinya bersama anggota tim independen lainnya akan menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan di masing-masing lembaga, sehingga Presiden dapat memiliki opsi penyelesaian masalah itu.

Seperti diketahui, ketiga lembaga tersebut menandatangani MoU tentang Pemberantasan Korupsi pada 2012. Ruang lingkup kerja sama meliputi pencegahan tindak pidana korupsi (TPK) dalam hal perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), dan penerapan whistleblower's system.

Kemudian kerja sama penangananan tindak pidana korupsi dalam hal koordinasi supervisi, tukar menukar informasi, bantuan hukum, bantuan pengawasan,  bantuan pengembalian kerugian negara serta bantuan penanganan kegiatan perlindungan bagi pelapor dan saksi TPK.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top