Kabar24.com, JAKARTA - Penarikan kembali nama Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi jalan keluar terbaik dalam mengakhiri perseteruan antara Polri dan KPK.
Jokowi bisa segera mengusulkan nama baru calon Kapolri dan meminta saran dan masukan dari Kompolnas, untuk selanjutnya meminta DPR kembali melakukan uji kepantasan dan kelayakan calon baru Kapolri tersebut.
"Di lain sisi, kasus yang menimpa pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW), proses hukumnya harus diteruskan, tidak boleh dihentikan dengan langkah-langkah hukum lain seperti pemberian imunitas, Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)," kata Aldinar Sinaga, praktisi hukum dari Law Office Aldi, Manatap & Rekan.
KPK telah menetapkan BG sebagai tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi dan memiliki rekening bank yang mencurigakan. BG dijerat dengan empat pasal dalam UU Tipikor.
Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ini berpendapat bagaimana pun publik mengetahui BG adalah calon Kapolri pilihan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantaran faktor kedekatan, BG pernah menjadi ajudan Megawati sewaktu menjabat presiden.
PDI-P merupakan partai politik pengusung utama Jokowi saat pemilihan presiden, didukung oleh parpol lainnya, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
"Jokowi harus berani keluar dari ikatan politik parpol pengusung tersebut. Dia harus bersikap tegas dengan menyatakan sikap akan mencari calon Kapolri pengganti BG. Pertanyaannya, apakah Jokowi berani mengambil sikap berseberangan dengan PDI-P, partai asalnya?. Kalau dia berani mengambil sikap tegas, rakyat akan mendukung," katanya.
Untuk kasus BW, paparnya, Jokowi tidak perlu memberikan impunitas ataupun meminta Polri menerbitkan SP3.
"Memberikan impunitas [kekebalan] kepada pimpinan KPK meski melakukan pelanggaran hukum, itu bukan solusi terbaik. Biarkan kasus hukumnya berjalan terus," katanya.
