Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Anggaran 2014 Di Bali Baru 88,74%

Karena ada beberapa proyek yang gagal dijalankan, penyerapan anggaran Bali pada 2014 mencapai 88,74% atau di bawah target yang diharapkan sebesar 97%.
Penyerapan anggaran Bali pada tahun lalu baru 88,74%./JIBI
Penyerapan anggaran Bali pada tahun lalu baru 88,74%./JIBI

Bisnis.com, DENPASAR -- Karena ada beberapa proyek yang gagal dijalankan, penyerapan anggaran Bali pad‎a 2014 mencapai 88,74% atau di bawah target yang diharapkan sebesar 97%.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Bali I Gede Suarjana menjelaskan‎ kendati belum mencapai target, tetapi pencapaian itu melebihi daerah-daerah lain di Indonesia yang di kisaran 84%-85%.
 
"Sudah lebih bagus, memang belum sesuai target, karena beberapa kegiatan belum bisa berjalan," jelasnya, Kamis (22/1/2015).
 
Berdasarkan data Ekbang Setda Bali, belanja langsung yang berhasil direalisasikan senilai Rp1,33 triliun dari pagu anggaran Rp1,56 triliun, sedangkan realisasi belanja tidak langsung Rp3,15 triliun, dari dianggarkan Rp3,49 triliun.
 
‎Adapun dari total 541 paket yang dilelang, hanya 530 paket yang berhasil diselesaikan. Adapun 1 paket dinyatakan gagal lelang dan 10 paket batal dilelang.
 
Sementara, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang realisasi keuangan belanja langsung di bawah 80% ada 9 unit, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag), biro kesra, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskelkan), Kesbang, Biro Umum, Sekretariat DPRD dan Dinas Tenaga Kerja.
 

Suarjana mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai ekspektasi. Pertama, ada beberapa kegiatan belum bisa berjalan karena tidak ada rekanan menawar. Kedua, beberapa proyek yang ditenderkan terpaksa tidak bisa dilanjutkan, karena jika dipaksakan akan melanggar ketentuan sehingga diulang tahun ini.

 
Ketiga, adanya perubahan mata anggaran yang harus masuk di APBD perubahan sehingga tidak dapat dilakukan pada tahun lalu.‎ Diakuinya, pengawasan di intern masing-masing SKPD masih relatif lemah, menyebabkan penyerapan rendah.
 
Selain itu, masih terdapat perencanaan pengangguran belum optimal sehingga terjadi kesalahan estimasi dalam pengalokasian dana.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feri Kristianto
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper