Kabar.com, BALIKPAPAN—Pemerintah Kota Balikpapan mengajak pihak swasta untuk bersama-sama membangun infrastruktur Kawasan Industri Kariangau lantaran terbatasnya dana APBD yang dimiliki oleh pemerintah.
Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra Setdakot Balikpapan Sri Soetantinah mengaku pihaknya tak mampu apabila harus mendanai pembangunan kawasan seluas 2.771 hektare itu hanya dengan dana APBD.
“Yang jelas kalau infrastruktur untuk kepentingan umum akan disediakan pemerintah. Tapi pihak swasta juga bisa memberikan kontribusi,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (15/1/2015)
Dari luas 2.721 hektare tersebut, Pemkot Balikpapan memiliki lahan seluas kurang lebih 179 hektare dan Pemprov Kalimantan Timur memiliki lahan seluas 300 hektare. Sementara sisanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Balikpapan tak mampu mendanai keseluruhan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri di KIK hanya bermodalkan aset pemerintah setempat.
Menurut Tantin, saat ini Pemprov Kaltim bertanggung jawab atas pembangunan jalan utama di Km 13 menuju Terminal Peti Kemas Kariangau yang juga merupakan jalan nasional dan salah satu ruas Trans Kalimantan.
“Jadi itu tugas pemprov menggunakan APBN. Kami membangun jalan akses menuju KIK. Nah, nanti jalan di dalam atau menuju kawasan industri perusahaan misalnya pengusaha mau bangun sendiri ya silahkan,” tambahnya lagi.
Namun, Tantin menjamin ketersediaan pasokan listrik dan air baku bagi pengusaha yang menjalankan industrinya di kawasan tersebut. Menurutnya, pasokan listrik dapat disuplai oleh PLTU berkapasitas 2 x 15 MW dari PT Kariangau Power dan pembangkit 4 x 100 MW dari PLN.
“Sementara air baku kami sediakan dari sungai wain. Nanti PDAM atau pihak swasta bisa saja memanfaatkannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Kaltim Alexander Sumarno menilai dasar perencanaan KIK sebagai sebuah kawasan ekonomi siap bangun tidaklah sempurna. Ditambah lagi, tidak semua pengusaha siap untuk membangun sendiri fasilitas yang dibutuhkannya.
“Pihak swasta yang datang kan macam-macam, ada yang siap investasi, ada yang siap mengembangkan sendiri, ada yang siap untuk bekerja saja,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (15/1/2015)
Selain itu, dia mengatakan pemerintah seharusnya memastikan tak hanya kesiapan infrastruktur KIK, namun juga ketersediaan fasilitas penunjang yang dapat mengakomodasi seluruh kegiatan industri di kawasan tersebut.
“Bilangnya kawasan industri, tapi kalau saya datang untuk bikin industri, daya dukungnya kurang. Saya masih mendengar cerita dari rekan saya yang punya usaha di KIK, listrik di sana kadang masih padam tiga kali sehari, mana boleh itu terjadi di kegiatan industri?” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
