Kabar24.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman muka yang merepresentasikan keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, mengatakan dirinya bersama seluruh pimpinan lembaga tinggi negara secara khusus diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Selama ini masih ada ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur.
"Kami mengusulkan agar kawasan perbatasan dijadikan halaman muka yang merepresentasikan NKRI secara keseluruhan, bukan menjadi halaman belakang karena jauh dari pusat pembangunan," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (14/1).
Zulkifli menuturkan pemerintah harus mampu mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga yang ada di perbatasan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Bea Cukai, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan kawasan perbatasan.
Seperti diketahui, pemerintah sebenarnya telah membentuk BNPP yang secara khusus membuat perencanaan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Lembaga tersebut di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan dikepalai langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
"Teknisnya tentu pemerintah yang harus merumuskannya, yang pasti kami kami ingin wilayah perbatasan seperti Entikong itu tidak kalah dengan Negara tetangga," ujarnya.
Selain membahas mengenai pembangunan kawasan perbatasan, MPR RI juga mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat mengejar pertumbuhan ekonomi dari seluruh kabupaten dan kota.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebelumnya meminta BNPP lebih fokus membangun kawasan perbatasan sepanjang tahun ini. Lembaga itu juga harus mengawal dan mengkoordinasikan komitem antar-kementerian dan lembaga dalam mengembangkan kawasan perbatasan.
Presiden juga telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur, seperti dermaga, mercusuar, dan asrama di kawasan perbatasan.
Tahun ini, program percepatan pembangunan kawasan perbatasan akan diprioritaskan untuk 50 kecamatan yang terletak di perbatasan negara. Presiden juga akan secara khusus menemui seluruh Bupati dan wali kota yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga untuk membahas pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
"BNPP itu seperti Bappenas [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional] wilayah perbatasan. Karena BNPP tidak pegang uang, maka kementerian lain yang akan melakukan pembangunan sesuai sektornya," kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengakui masih kurangnya kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terhadap kawasan perbatasan. Padahal, pembangunan kawasan perbatasan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga melalui program kerjanya.
Tjahjo juga sempat meminta dilakukan perubahan struktur dan birokrasi BNPP untuk meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, keberadaan BNPP selama ini belum mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara optimal.
Kemampuan manajerial BNPP dalam membuat perencanaan dan pengaggaran program pembangunan perbatasan menjadi titik lemah dari lembaga yang sudah terbentuk sejak lima tahun lalu. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi Tjahjo untuk meminta revisi Peraturan Presiden No. 12/2010 tentang BNPP.
Tahun ini, anggaran untuk pengembangan kawasan perbatasan mencapai Rp12 triliun yang ditempatkan di empat kementerian dan lembaga. Selain itu, setiap daerah yang memiliki kawasan perbatasan juga diminta untuk mengalokasikan APBD-nya untuk mengembangkan infrastruktur.
