Kabar24.com, JAKARTA-- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melibatkan4 institusi dalam menelusuri rekam jejak calon Kapolri baru.
Dalam hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirjen Pajak serta Komnas HAM untuk melakukan penelusuran rekam jejak atau track record para calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Sutarman.
Menurut Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, dilibatkannya lembaga atau komisi negara dalam penyaringan para calon Kapolri itu diyakini dapat memunculkan sosok Kapolri yang terbaik dan bersih dari setiap kasus termasuk kepemilikan rekening gendut.
"Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik maka kami meminta Presiden Jokowi melibatkan KPK, PPATK, Dirjen Pajak dan Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri," tutur Agus dalam konferensi persnya di Kantor ICW Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Selain itu menurut Agus, pihaknya juga mengimbau kepada Presiden Jokowi untuk membuka diri dan menerima saran serta masukan dari semua elemen masyarakat terkait rekam jejak calon Kapolri.
Seperti diketahui, belakangan ini muncul sejumlah nama yang disebut-sebut layak menjadi calon Kapolri baik yang berbintang tiga maupun dua.
Mereka antara lain Komjen Pol Budi Gunawan, Komjen Pol Suhardi Alius, Komjen Pol Badrodin Haiti, Irjen Pol Safruddin Pudji Hartanto dan Irjen Unggung Cahyono.
