Kabar 24.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan, Kalimantan Timur hingga saat ini belum mampu swasembada bahan kebutuhan pokok.
Kota ini masih rawan kelangkaan pangan sebab hampir 90% bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kota ini harus didatangkan dari Jawa dan Sulawesi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Doortje Sorta Susani Marpaung menyatakan hingga saat ini lahan pertanian yang ada di Kota Balikpapan sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan harus didatangkan dari daerah lain.
“Daerah kami sulit mandiri pangan sebab lahan pertanian yang ada hanya sekitar 5% sampai 10% dari luas wilayah yang ada, tentu tidak cukup untuk penuhi kebutuhan,” katanya, Kamis (8/1).
Doortje mengungkapkan pertanian di Kota Balikpapan sulit berkembang karena dinilai kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lain seperti pertambangan seperti batu bara dan migas dan sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit.
Dia menambah, selain kalah bersaing dengan sektor lain, lahan yang ada di Kota Balikpapan dinilai kurang cocok untuk usaha bercocok tanam tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, kubis, cabai dan produk hortikultura lainnya.
“Faktor-faktor ini yang membuat pertanian disini [Balikpapan] tidak berkembang. Tentunya masyarakat akan memilih sektor yang lebih menguntungkan,” ungkapnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi itu mengungkapkan nilai tukar petani (NTP) pada Desember 2014 tercatat turun 0,92% jika dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya.
NTP pada November 2014 tercatat 100,25, namun pada Desember 2014 menjadi 99,33.
BPS menyebutkan penurunan NTP Desember 2014 terjadi di semua subsektor yakni subsektor tanaman pangan turun 1,18% dari 95,21 menjadi 94,08. Subsektor hortikultura turun 0,36% dari 97,36 menjadi 97,01.
Kemudian NTP subsektor perkebunan rakyat turun 0,86% dari 104,85 menjadi 103,95. Subsektor peternakan turun 0,3% dari 103.33 menjadi 103.02. Subsektor perikanan turun 2,31% dari 100,69 menjadi 98,36.
NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani. Artinya, tingkat kesejahteraan petani di provinsi ini semakin terpuruk.
“NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan,” ungkap Kepala BPS Kalimantan Timur Aden Gultom.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
