Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan mampu mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla guna menarik investasi dan mendukung target pembangunan ekonomi nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah akan menggenjot reorganisasi, revitalisasi, dan reformasi birokrasi agar pelayanan publik bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
"Reformasi birokrasi harus melahirkan pelayanan publik kelas dunia, bahkan terbaik di dunia, sehingga mampu menarik investasi sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, devisa bertambah, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya dalam Meet and Greet the Minister, Kamis (18/12/2014).
Acara yang digelar Institut Paradigma Indonesia itu antara lain dihadiri oleh eksekutif perusahaan nasional dan multinasional, praktisi SDM profesional, dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa sejumlah perguruan tinggi.
Dia mengatakan keberhasilan ekonomi tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga aparatur negara yang bisa dipercaya dunia. Oleh karena itu, lanjut Yuddy, diperlukan aparatur negara berkualitas dan profesional, berintegritas, dan memiliki visi bagi institusinya. "Ini ujungnya akan meningkatkan kewibawaan pemerintah," ujarnya.
Yuddy menegaskan pelayanan publik yang prima dibutuhkan untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, serta pertumbuhan tenaga kerja 3%-5% per tahun dan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10%.
Hasil reformasi birokrasi, lanjut Menteri, akan memperkuat pembangunan, terutama di bidang pertanian, maritim, dan infrastruktur. "Pemerintah menyadari ini tidak mudah karena membangun mindset baru di kalangan birokrat. Presiden sendiri sudah mencanangkan revolusi mental disertai dengan pengawasan yang kuat dan aturan main yang jelas," ujarnya.
Selain itu, lanjut Yuddy, reformasi birokrasi perlu didukung struktur organisasi dengan menata ulang berbagai aspek di pemerintahan pusat hingga daerah. Pemerintah juga akan menggerakkan seluruh instrumen dalam fungsi pengawasan, termasuk melibatkan Badan Intelijen Negara dan penegak hukum.
Tidak kalah pentingnya, tutur Yuddy, adalah menerapkan sistem reward and punishment bagi aparatur negara sehingga tercipta rasa keadilan setta memacu semangat kerja dan kreativitas.
"Kantor Menpan RB sedang menguji coba dengan menyiapkan reward bagi pegawai seperti di perusahaan swasta, antara lain hadiah liburan keluarga, bonus asuransi kesehatan, atau beasiswa," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
