Bisnis.com, JOGJA -- Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 senilai total Rp15,79 triliun dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
DIPA tersebut terbagi atas DIPA kementerian Negara/lembaga yang berada di wilayah DIY total senilai Rp7,91 triliun serta DIPA dana transfer dan dana desa senilai total Rp7,88 triliun.
Serah terima DIPA dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DIY Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Alfiah, pada hari ini, Jumat (12/12), di Bangsal Kepatihan Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah DIY, dan stakeholder.
Dalam paparannya, Sultan mengemukakan DIPA untuk kementerian Negara/lembaga yang berada di wilayah DIY senilai Rp7,91 triliun dialokasikan untuk wilayah DIY serta masing-masing kabupaten/kota di DIY.
DIY, ujar Sultan, mendapatkan alokasi anggaran Rp1,56 triliun. Kemudian Kota Yogyakarta Rp3,29 triliun, Kabupaten Bantul Rp526,8 miliar, Kabupaten Kulonprogo Rp290,7 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp293,4 miliar, dan Kabupaten Sleman Rp1,95 triliun.
Kepada jajarannya, Sultan mengingatkan tingginya tanggung jawab aparat pemerintahan sebagai pengelola anggaran. Oleh karena itu, ujarnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tepat, cermat, transparan, dan efisien namun tanpa mengurangi output dan outcome.
"Ingat, sebagai pengelolaan anggaran, tanggung jawab kita besar. Cegah segala bentuk penyalahgunaan dan kebocoran anggaran," ujar Sultan.
Sultan mengemukakan pihaknya sengaja menggelar penyerahan DIPA sesegera mungkin setelah menerima penyerahan DIPA dari Presiden Joko Widodo pada 8 Desember lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, agar punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan pelaksanaan anggaran.
Dengan melakukan serah terima DIPA secara lebih cepat, Sultan berharap dapat lebih cepat pula merealisasikan anggaran sehingga dapat membawa multiflier efek lebih luas.
"Saya ingin menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan di 2015 ini sangat penting karena merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015 - 2019. Akan jadi pijakan penting untuk tahun selanjutnya."
Alfiah mengemukakan DIPA untuk kementerian Negara/lembaga yang berada di wilayah DIY mencapai 422 DIPA dengan total alokasi dana senilai Rp7,91 triliun.
Sebagian besar DIPA tersebut merupakan kewenangan satuan kerja Pemerintah Pusat untuk kantor pusat dan instansi vertikal di daerah, yakni mencapai Rp7,6 triliun dengan total jumlah DIPA mencapai 324. Adapun DIPA yang merupakan kewenangan satuan kerja pemerintah daerah mencapai Rp314,63 miliar dengan jumlah DIPA sebanyak 98.
"Itu terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan," katanya.
Kemudian, DIPA dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp7,88 triliun. Terdiri atas dana perimbangan Rp5,51 triliun, dana keistimewaan Rp547,45 miiar, dana desa Rp112,68 miliar, dan dana transfer lainnya senilai Rp1,71 triliun.
"Dana transfer lainnya mencakup dana tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, dan dana insentif daerah."
Alfiah mengatakan keseluruhan proses penerbitan DIPA telah selesai pada 14 November 2014, lebih cepat dibandingkan penyelesaian DIPA tahun lalu yang baru diselesaikan pada awal Desember.
"Dampak positifnya, penyampaian DIPA oleh presiden ke menteri/pimpinan lembaga dapat dilakukan pada Senin, 8 Desember, yang berarti juga lebih cepat dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
