Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan program Rp1 miliar per desa, sesuai dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar alasan pihaknya akan menggandeng KPK dalam program tersebut, karena dikhawatirkan rawan dikorupsi.
"Kami akan kerja sama dengan KPK untuk mengawasi program kurang lebih 1,4 M itu," tutur Marwan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Marwan menambahkan program tersebut nantinya akan berjalan aktif mulai awal tahun 2015. Kemudian, dana yang akan dikucurkan sebesar Rp9,2 triliun dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah.
"Ya untuk tahun 2015 ini akan bergulir kurang lebih Rp9,2 T, bertahap tidak secara keseluruhan, akan kita cairkan ke desa-desa," kata Marwan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan bahwa pihaknya juga akan menyiapkan fasilitator untuk mendampingi desa-desa yang akan menerima dana untuk pembangunan desa tersebut.
"Akan kita siapkan fasilitator untuk pendampingan memberitahu, mengajari membuat laporan yang benar transparan dan akuntabel," tukas Marwan.
