Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KENAIKAN HARGA BBM: Ini Tuntutan dari Aktivis

Keputusan Pemerintah Jokowi-JK menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp2.000 menuai kritik dan pertanyaan berbagai kalangan.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Pemerintah Jokowi-JK menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp2.000 menuai kritik dan pertanyaan berbagai kalangan.

Pasalnya penaikkan BBM tersebut terjadi saat harga minyak dunia sedang turun hingga di bawah US$80/barel.

"Pemerintah terburu-buru dalam menaikkan harga BBM subsidi sehingga sangat tercium aroma busuk di balik kebijakan tersebut," ujar Koordinator Presidium Suropati Aditya Iskandar, Kamis (20/11/2014).

Apalagi, lanjutnya, saat kampanye Jokowi pernah menjanjikan tidak menaikkan harga BBM selaras dengan sikap PDIP yang dulu menolak penaikkan BBM.

"Terlihat jelas Jokowi-JK masuk dan terbawa arus permainan Mafioso Migas. Menaikkan harga BBM ini adalah kerja lama dari para corong Neoliberalisme untuk melepas harga BBM Premium sesuai dengan harga pasar dunia," tegasnya.

Subsidi yang sebenarnya adalah hak rakyat, dianggap haram oleh para pejabat bermazhab washington consessus Menteri BUMN.

Oleh karena itu, Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) menuntut panca manifesto ke pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM.

"Copot dan tangkap para Menteri antek neolib dan mafia migas," jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, segera lakukan nasionalisasi industri migas. Ke Empat, kembalikan Pasal 33 UUD 1945 yang asli dan kelima stabilkan harga-harga.

Senada dengan tuntutan Suropati, ribuan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta.

Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan menyerukan bahwa kebijakan penaikkan BBM adalah kebijakan Neolib yang menyengsarakan rakyat.

"Sejatinya kenaikan BBM adalah perjanjian khianat pemerintah dengan antek asing untuk meliberalisasi sektor hilir," ujar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan Ricky Fattamazaya di Jakarta.

Banyak pos-pos pemasukan anggaran yang ada di APBN, tapi anggaran subsidi BBM yang selalu menjadi "kambing hitam", subsidi BBM selalu di kurangi dan dianggap pemborosan.

"Ini menegaskan Jokowi-JK tidak akan bebas dengan sistem kapitalis dan penjajahan modern kepada rakyatnya sendiri," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : News Editor
Editor : Sepudin Zuhri
Sumber : Newswire

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper