Bisnis.com, BANDA ACEH-- Pascapenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pada hari ini, Rabu (19/11/2014) tiga organisasi pemuda di Aceh menggelar aksi protes.
Ketiga organisasi tersebut yakni BEM Universitas Syiah Kuala, KAMMI, dan Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR).
SMUR melakukan aksi protes dengan pembakaran ban di Simpang Lima, sementara KAMMI dan BEM Unsyiah melakukan aksinya di depan Gedung DPRA.
Selain menuntut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membatalkan keputusan penaikan harga BBM bersubsidi, ketiga organisasi juga menuntuk Pemprov Aceh dan DPRA untuk mengambil sikap menolak penaikan harga tersebut.
Koordinator aksi BEM Unsyiah Zia Urrahman mengatakan Pemprov Aceh dan DPRA harus segera menentukan sikap dan membuat nota keberatan atas penaikan harga BBM kepada Jokowi.
"Kami butuh penjelasan. Mengapa pemerintah melakukan pengumuman tiba-tiba? Kalau benar penaikan harga BBM untuk rakyat, kenapa tidak dijelaskan? Penaikan harga BBM akan meningkatkan kemiskinan," ujar Zia, Rabu.
Zia menambahkan, penaikan harga BBM tak seharusnya dilakukan, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi terkait konsumsi BBM agar terarah kepada rakyat kecil.
"Selain itu pemerintah dapat melakukan pengaturan pemasukan negara melalui pajak dan bea cukai," tuturnya lagi.
Adapun, aksi di depan Gedung DPRA tersebut hanya ditanggapi oleh anggota DPRA dari Partai Aceh Iskandar Usman.
Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRA sementara.
Sementara itu, koordinator aksi SMUR Sariman Arma mengatakan, pemerintah tak seharusnya menaikkan harga BBM ketika kompensasi belum sampai kepada rakyat.
"Kami maklum Jokowi bahkan belum 1 tahun, tapi ini menyengsarakan rakyat. Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat itu belum sampai di Aceh," kata Sariman.
Tak hanya itu, Sariman juga menyindir sikap PDIP yang tak konsisten. Dia mengatakan, terbentuknya kubu-kubu di PDIP terkait penaikan harga BBM ini justru akan melemahkan posisi Jokowi.
"Kami mendesak DPR melakukan pemanggilan terhadap pemerintahan Jokowi," pungkasnya.
