Bisnis.com, MALANG--Penaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah mendapat reaksi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Malang dengan menggelar aksi di jalan Veteran kota Malang, Jawa Timur, Selasa (18/11/2014).
Dalam aksi yang juga terlihat sejumlah ibu bersama balitanya itu, HTI mengusung aneka poster dan spanduk bernada kecaman serta menggelar orasi.
Aksi turun jalan sendiri berlangsung tertib di bawah pengawalan petugas kepolisian Polres Malang Kota.
Juru bicara aksi, Fitriaman, mengatakan penaikan BBM tersebut merupakan kebijakan yang dzalim dan akan menyengsarakan rakyat.
"Sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat," kata Fitriaman disela aksi, Selasa (18/11/2014).
HTI Malang mengacu hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 yang menyebut jika pengguna BBM sebanyak 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin.
Sedangkan 27% adalah golongan menengah, 6% kategori menengah ke atas dan hanya 2% orang yang kaya.
Dari total jumlah kendaraan di Indonesia menurut Susenas yang mencapai 53,4 juta sebanyak 82% merupakan jenis roda dua yang notabene dimiliki oleh kelas menengah ke bawah.
"'Kebijakan penaikan BBM tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan," jelas dia.
Liberalisasi migas merupakan penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara.
Kebijakan tersebut jelas akan merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri.
Karena itu HTI menolak penaikan BBM yang akan menyengsarakan rakyat, mendesak agar kebijakan kapitalistik harus segera dihentikan, serta mengingatkan pemerintah bahwa penaikan BBM di tengah kesulitan hidup masyarakat bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi.
Terpisah, Hadi Purnomo, anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Malang, yang menggelar aksi individu di bundaran Tugu kota Malang, menyatakan dukungannya terhadap penaikan BBM tersebut.
Selama ini kebijakan subsidi BBM tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang berada di wilayah pelosok (pinggiran) termasuk nelayan dan petani.
"Harapannya alokasi subsidi BBM tersebut bisa dialihkan untuk perbaikan infrastruktur di wilayah pelosok atau perbatasan termasuk untuk membantu nelayan, petani, maupun sopir angkutan yang lebih membutuhkan subsidi," tambah dia.
