Bisnis.com, GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan moratorium penerimaan program transmigrasi yang masuk ke wilayah itu mulai 2015, sebagai upaya memaksimalkan program yang sudah ada saat ini.
Menurut Gubernur Rusli Habibie, kualitas pengelolaan transmigrasi lebih penting dibandingkan dengan peningkatan kuantitas transmigran.
"Kami senang ada transmigran datang ke Gorontalo, tapi kami ingin transmigran yang sudah ada ini diurus dengan benar dulu. Jangan sampai nasib mereka jauh lebih buruk," katanya, Sabtu (8/11/2014).
Kebijakan moratorium ini akan berlaku pada 2015 nanti dan sudah disampaikan secara lisan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
"Saya kemarin sudah ketemu pak menteri. Saya sampaikan Gorontalo ingin moratorium dulu. Jangan kami terima terus transmigran tapi kualitas hidupnya tidak meningkat. Transmigran yang sudah ada dulu disejahterakan," jelasnya.
Menurut gubernur, program transmigrasi menimbulkan masalah baru bagi daerah. Selain akses infrastruktur yang terbatas, faktor ketersediaan lahan sering menjadi masalah.
Dia mencontohkan transmigran diberi lahan untuk bercocok tanam namun tak ada sumber air yang memadai.
"Akhirnya mereka hanya bergantung dari jaminan hidup. Begitu jaminan hidup selesai, mereka pulang lagi ke kampung halaman. Rumah mereka dijual lagi," imbuhnya.
Di Provinsi Gorontalo sendiri ada enam titik lokasi transmigrasi dari pemerintah pusat yakni di Desa Pangea SP 2 dan SP 4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Kemudian di Desa Puncak dan Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Desa Deme Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan Desa Marisa 5B Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
Program pembinaan di lokasi transmigrasi itu sudah berlangsung sejak 2009 dan 2010 dengan jumlah transmigran sekitar 1.100 Kepala Keluarga.
