Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengemukakan kegeramannya karena aturan terkait pembebasan lahan di berbagai daerah kerap menghambat proses pembangunan infrastruktur penting untuk memperlancar perekonomian.
"Pembebasan lahan juga sama, aturannya betul-betul ruwet dan berdampak kepada ribuan orang," kata Presiden Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Presiden memaparkan proses pembangunan infrastruktur jalan tol kerap berhenti, demikian pula terkait dengan pengembangan pelabuhan serta terdapat pula proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berhenti karena terkendala pembebasan lahan.
Ia mencontohkan proses pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang berhenti tujuh tahun lalu karena terdapat sebanyak 143 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mau menerima kompensasi.
"Hanya karena sepanjang 1,5 kilometer, investasi JORR langsung berhenti," katanya.
Namun, ujar dia, pada tahun 2013 dirinya sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI telah mendatangi warga yang menolak kompensasi untuk pembangunan JORR tersebut.
Ia mengajak para warga itu makan siang hingga empat kali dan menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan telah besar dan pembangunan infrastruktur itu sangat penting sehingga persoalan tersebut dapat dirampungkan.
"Kalau diterima lebih baik, tapi kalo tidak diterima, saya tetap akan gusur karena saya lebih mempedulikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa aturan yang sangat meruwetkan seperti dalam perizinan dan proses pembebasan lahan itu dapat membuat negara tertinggal. "Prosedur itu seharusnya yang simpel karena dunia global berubah cepat sekali," kata Jokowi.
.JPG?w=300&h=221)
