Bisnis.com, MALANG- Anggaran untuk pendidikan pada 2015 di kota Malang, Jawa Timur, yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) mengalami penurunan.
Jumlah total anggaran pendidikan pada 2014 mencapai Rp174 miliar. Namun pada 2015 jumlahnya turun menjadi hanya Rp154 miliar. Penurunan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Malang.
Hadi Susanto, anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Malang mengatakan untuk pendidikan gratis membutuhkan biaya yang besar. Namun, anggaran untuk pendidikan pada 2015 justru menurun.
“Alokasi anggaran untuk pendidikan pada 2014 sebesar Rp174 miliar masih kami nilai kurang. Idealnya anggaran untuk pendidikan ditambah dan mendapat prioritas penganggaran,” kata Hadi, Rabu (29/10/2014).
Dalam KUAPPAS 2015, alokasi untuk Bantuan Operasional Siswa Daerah (Bosda) Sekolah Dasar (SD) hanya sebesar Rp7 miliar, sekolah menengah pertama (SMP) Rp10,5 miliar, dan alokasi dana bantuan khusus untuk siswa miskin (BKSM) siswa sekolah menengah atas (SMA) sederajat sebesar Rp3,5 miliar.
Alokasi dana BKSM tersebut untuk 6.000 siswa. Sementara bantuan BKSM dari pemerintah provinsi Jawa Timur sebesar Rp1 miliar dan SMA swasta Rp1,4 miliar untuk 2.400 siswa.
“Selain dana untuk program pendidikan, kami berharap kesejahteraan guru juga diperhatikan agar kualitas pendidikan di Malang tetap terjaga,” jelas dia.
Suwarjana, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, mengatakan anggaran pendidikan tersebut akan digunakan sesuai skala prioritas misalnya untuk Bosda, BKSM, honor untuk guru non PNS dan pendampingan kurikulum.
Karena turun maka anggaran untuk kegiatan lain dan biaya operasional pegawai terpaksa dikurangi. Selain itu jumlah anggaran yang tidak penting juga dipangkas. “Termasuk pengadaan buku kurikulum 2013 untuk SMA tidak dianggarkan,” ujarnya.
Plafon anggaran untuk pendidikan pada 2015 dikurangi karena sebagian dana dialihkan untuk anggaran dana desa (ADD). Sehingga anggaran untuk pendidikan terpaksa harus tersedot.
